.webp)
MenPanRB Rini Widyantini mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi layanan publik yang terdampak bencana di Sumatera. Dia memastikan layanan publik tidak terganggu pascabencana.
"Nanti kita juga akan melakukan intervensi apa yang bisa kita lakukan supaya masyarakat tidak terganggu di dalam layanan-layanannya begitu," ujar Rini kepada wartawan, di Kantor KemenPAN-RB, Senin (14/12/2025).
"Misalnya ada orang yang memang sudah waktunya harus bikin SIM, maka tentunya kita akan mendorong layanan untuk dikaitkan dengan SIM misalnya, itu bisa dipercepat begitu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini juga menyebut akan berkoordinasi langsung dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mengetahui arsip dan dokumentasi dari instansi pemerintah mana saja yang terdampak bencana. Dia ingin memastikan seluruh arsip tersebut dapat diselamatkan.
"Kebetulan banyak juga instansi pemerintah yang sudah digital, mungkin itu bisa terselamatkan. Tapi arsip-arsip yang masih manual tentunya perlu diselamatkan. Jadi KemenPAN-RB tentunya memastikan bahwa layanan tetap berjalan," terangnya.
Deputi Pelayanan Publik Otok Kuswandaru menambahkan, ada dua mal pelayanan publik (MPP) di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. MPP yang terdampak berada di Kabupaten Langsa dan Aceh Tamiang.
"Di Provinsi Aceh,kami laporkan ada 2 MPP, yaitu Kabupaten Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak langsung. Dengan satu wilayah, yaitu Aceh Tengah berpotensi berdampak," ucapnya.
Adapun 11 MPP di Sumatera Barat tidak mengalami kerusakan, namun terjadi penurunan pengguna akibat terbatasnya akses transportasi. Sementara di Sumatera Utara ada 10 MPP yang berstatus aman dan tidak terdampak bencana.
(idn/idn)
