Warga Kolong Tol, Tamu Pertama Komnas HAM Pimpinan Ifdhal

Jakarta - Komnas HAM menyurati Walikota Jakarta Utara meminta klarifikasi upaya penggusuran warga kolong jembatan tol yang dinilai tidak manusiawi. Inilah pekerjaan pertama Komnas HAM di bawah pimpinan Ifdhal Kasim."Kita sudah kirim surat undangan ke Walikota kemarin. Mudah-mudahan besok bisa datang untuk menjelaskan soal kebijakan tersebut," kata anggota Komnas HAM M Ridha Saleh usai menerima perwakilan warga kolong tol di kantornya, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2007).Ridha Saleh menambahkan, selain ke Walikota Jakut, Komnas HAM juga telah menyurati Menteri PU. Isi suratnya meminta pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara) penggusuran sampai ada kejelasan ganti rugi kepada warga.Menurut pria yang akrab dipanggil Edang itu, tidak semua lokasi kolong tol yang akan digusur layak digusur. Terdapat kawasan kolong yang sudah tertata apik sebagai ruang hijau."Contoh di Bambu Sungai, di mana warganya juga ikut membersihkan sampah-sampah dan di kolong tol dijadikan taman hijau. Warga tinggal di kiri-kanan kolong tol, tidak tinggal di kolong jembatan, tapi mengapa ikut digusur?" heran Edang.Lebih jauh, Komnas HAM akan mempelajari kasus penggusuran warga kolong tol ini. Komnas HAM yang baru saja memiliki pimpinan baru itu berencana Kamis (6/9/2007) besok akan meninjau rusun Marunda yang akan menjadi tempat relokasi warga.Warga kolong tol yang mendatangi Komnas HAM dipimpin langsung oleh koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz. Warga yang datang sebagian besar merupakan perwakilan warga kolong tol dari Jembatan Tiga, Rawa Bebek, Sungai Bambu, Warakas, Petak Seng, Kalijodo, Walang, Muara Karang, Tongkol, dan Air Baja. (aba/nrl)