.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua bulan terakhir. Doli menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi kepemimpinan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.
"Menurut saya, memang kita harus mengevaluasi total tentang seleksi pemimpin-pemimpin kita ini," kata Doli kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
"Bagaimana faktor integritas gitu ya, terus kemudian faktor bagaimana bisa menjalankan semua kebijakan sesuai dengan peraturan perudangan, tidak melanggar hukum gitu ya, itu menjadi penting," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Baleg DPR ini menilai seharusnya para pejabat bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Menurut dia, kepala daerah harus memiliki kesadaran penuh bahwa penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada masyarakat.
"Saya kira memang harusnya, buat kita semua harus lebih berhati-hati dengan adanya kasus-kasus ini, kan harusnya membuat kita semakin hati-hati, bukan semakin suka-suka, bukan semakin bebas-bebas saja. Jadi harus betul-betul alert, harus betul-betul mawas diri ya kan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Doli mengatakan penyebab korupsi karena biaya politik tinggi saat ini masih dalam kajian mendalam. Dia menilai motivasi kepala daerah melakukan korupsi tak selalu berkaitan dengan upaya menutup biaya politik saat pencalonan.
"Kadang-kadang gini, karena korupsi itu kan kadang-kadang juga terjadi karena memang ada sifat greedy juga di dalam diri manusia gitu, yang nggak pernah cukup gitu kan," ujarnya.
"Memang harus dicari juga, dikaji mendalam ya, apakah memang kemudian politik biaya tinggi itu karena memang sistem pemilunya gitu ya, sistem pilkadanya," sambungnya.
Doli mengatakan terkait wacana pilkada dipilih oleh DPRD untuk menekan biaya politik, masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, perlu penelitian serius mengenai efektivitas model pemilihan tersebut.
"Ini yang sekarang juga kita sedang kaji ya kan, apakah kalau kemudian nanti ada alternatif, ya kembali ke DPRD itu akan membuat biayanya lebih murah atau tidak, nah itu yang sekarang kita sedang kaji sangat mendalam gitu," imbuh dia.
Sebagai informasi, dalam dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.
Tonton juga video "Gepokan Duit-Emas 850 Gram Barbuk OTT Bupati Lampung Tengah"
(amw/dek)
