.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap penetapan 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme oleh PBB. Ia berharap Indonesia mendukung Resolusi PBB dengan manuver dan lobi politik untuk menghapus penjajahan, termasuk di Palestina, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
HNW menyampaikan sikap konsisten Pemerintah Indonesia dalam menolak penjajahan patut diapresiasi. Ia menekankan, mayoritas anggota PBB di Majelis Umum telah sepakat mengeluarkan resolusi menentang segala bentuk kolonialisme. Dari seluruh negara anggota, hanya Israel dan Amerika Serikat yang menolak.
"Sementara dari 54 negara yang abstain, sebagian besarnya seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, Kanada, Swedia, Irlandia dan lain-lain adalah negara-negara yang sudah menyatakan resmi pengakuan atas Palestina sebagai Negara Merdeka, yang artinya juga menolak penjajahan atas Palestina," ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/79/115 telah diadopsi pada 4 Desember 2025. HNW menilai penetapan 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme menjadi momentum bagi masyarakat dunia untuk menolak segala bentuk penjajahan dan mendorong kemerdekaan bangsa yang masih terjajah, khususnya Palestina.
Ia menekankan penetapan hari internasional melawan kolonialisme penting, namun yang lebih krusial adalah memastikan peringatan tersebut tidak berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata dan kerja bersama yang lebih aktif untuk menghapuskan kolonialisme di dunia.
"Dan Indonesia, yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan dihapuskannya segala bentuk penjajahan di muka bumi, harusnya dengan adanya Resolusi PBB tersebut, bisa tampil lebih aktif di garda terdepan untuk memperjuangkan penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme seperti yang dilakukan Israel atas Palestina," tambahnya.
Lebih lanjut, HNW menambahkan adanya 116 negara anggota PBB yang mendukung peringatan hari tersebut, merupakan modal besar untuk kerja sama lebih erat lagi dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan dan kemerdekaan Palestina.
"116 negara itu adalah mayoritas mutlak dari anggota PBB, mereka penting konsisten hingga bisa bekerja sama lebih kuat untuk melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga segera terwujud Palestina merdeka," ujarnya.
Sebanyak 54 negara yang abstain, meski banyak di antaranya sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, perlu diyakinkan bahwa peringatan Hari Internasional Menentang Penjajahan penting untuk menegakkan tatanan dunia yang adil demi terciptanya perdamaian abadi.
"Bukan hanya 54 negara itu, Amerika Serikat yang menolak juga perlu diyakinkan, karena bila terus bertindak sebagai sekutu Israel pihak yang telah dinilai bermasalah oleh ICJ, ICC dan berbagai lembaga Internasional serta opini publik, maka hal itu hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS," ujarnya.
HNW menilai sikap Amerika Serikat yang berulang kali membela Israel dalam berbagai resolusi PBB, termasuk soal hak atas pangan, penghentian genosida, dan penetapan hari internasional menentang penjajahan, justru memperburuk citra negara itu di dunia. Ia menambahkan, hal tersebut merusak upaya Presiden Donald Trump membangun citra sebagai inisiator perdamaian demi meraih penghargaan bergengsi seperti Nobel.
"Lebih baik bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB, AS membuka lembaran sejarah baru, memaksimalkan momentum tanggal 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana yang disikapi oleh mayoritas warga AS, untuk bisa hadirnya perdamaian yang diharapkan," pungkasnya.
Simak juga Video: Cerita Prabowo Puluhan Tahun Berjuang Dukung Kemerdekaan Palestina
