Ternyata Ada Pemkab Coba Akali Survei Integritas, tapi Ketahuan KPK

Ternyata Ada Pemkab Coba Akali Survei Integritas, tapi Ketahuan KPK

Adrial akbar - detikNews
Selasa, 09 Des 2025 14:48 WIB
Ternyata Ada Pemkab Coba Akali Survei Integritas, tapi Ketahuan KPK
Pimpinan KPK saat peluncuran SPI di acara Hakordia. (Adrial/detikcom)
Yogyakarta -

KPK telah meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 dengan skor rata-rata nasional 72,32 atau kategori rentan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan pernah ada pemerintah kabupaten yang mencoba mengakali survei tersebut.

"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional," kata Setyo saat meluncurkan hasil SPI dalam acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Kompleks Kepatihan Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (9/12/2025).

Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

"Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu," sebutnya.

Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

"Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari," kata dia.

"Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan," tambahnya.

Simak juga Video: Rekap KPK, Gratifikasi Jadi Kasus Korupsi Paling Tinggi di RI

Halaman 2 dari 2
(ial/haf)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads