Waka MPR Dorong Pemda Terapkan Kebijakan Belajar Fleksibel Pascabencana

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pelaksanaan UAS di daerah terdampak bencana dan menilai sekolah serta pemerintah daerah (Pemda) harus memberi perlakuan khusus agar proses belajar tidak mengabaikan kondisi darurat yang dialami guru dan siswa.

"Bila sekolah memaksakan UAS di daerah terdampak bencana alam dan guru serta siswanya sedang dalam situasi darurat, hal itu memperlihatkan ada cacat empati secara institusional kepada masyarakat," kata Lestari dalam keterangannya , Senin (8/12/2025).

Di sejumlah wilayah terdampak, beberapa sekolah langsung menggelar UAS setelah banjir surut. Padahal, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat menyesuaikan jadwal UAS dengan situasi pascabencana masing-masing.

Menurut Lestari, pemda dapat menerapkan kebijakan belajar yang fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan. Ia mencontohkan langkah Sekolah Sukma Bangsa di Aceh yang meniadakan UAS berbasis penilaian pengetahuan.

Lestari juga menambahkan, Sekolah Sukma Bangsa di Lhokseumawe, Bireuen, dan Pidie memilih fokus pada pembelajaran bermakna pascabencana dengan mengedepankan aspek afeksi. Peserta didik diajak memahami kondisi teman yang terdampak, dampaknya, serta apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu.

Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar sekolah dijadikan pusat pemulihan komunitas, bukan sekadar tempat ujian. Ia juga mengusulkan program "Sekolah Peduli" yang melibatkan guru dan siswa dalam kunjungan ke rumah-rumah terdampak, aksi sosial, dan gotong royong pemulihan fisik maupun mental korban. Dari berbagai kegiatan tersebut, Lestari menegaskan harapan tumbuh empati, solidaritas, dan nilai persatuan yang memperkuat karakter peserta didik.