Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani yang terdampak bencana di Sumatera. Keputusan tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan negara terhadap rakyat di tengah musibah sekaligus menjadi titik awal pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.
Bamsoet menyebut langkah ini sebagai acuan kebijakan pemulihan ekonomi pasca bencana yang berlandaskan keadilan sosial kedepannya. Hingga 2024, penyaluran KUR tercatat lebih dari Rp 1.800 triliun, dengan sekitar 30% diantaranya mengalir ke sektor pertanian. Angka itu menegaskan pentingnya KUR bagi ketahanan pangan dan roda ekonomi pedesaan.
"Indonesia sebagai negara rawan bencana, perlu membangun sistem penanggulangan dan pemulihan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi bencana, perubahan iklim, serta risiko sosial ekonomi. Dari bencana ini harus lahir tata kelola baru yang membuat petani, UMKM, dan masyarakat kecil lebih terlindungi. Kita semua wajib memastikan mereka tidak berjalan sendiri saat berada di masa kritis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, data BNPB mencatat lebih dari 900 korban jiwa dan ratusan orang masih hilang, serta puluhan ribu warga mengungsi akibat banjir dan longsor sejak awal Desember. Ribuan lahan pertanian, rumah warga, hingga akses logistik ikut terdampak akibat bencana ini.
"Kebijakan Presiden tersebut memberi pesan kuat bahwa negara hadir. Menghapus utang KUR bukan semata keputusan administratif, melainkan empati dan komitmen moral terhadap rakyat terdampak bencana. Ini langkah awal pemulihan ekonomi warga, dan kebijakan tersebut harus segera ditindaklanjuti kementerian terkait melalui kerjasama dengan swasta, partai politik dan seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Ia juga menekankan pemulihan pasca bencana tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan darurat saja. Turunnya daya beli akibat hilangnya aset ekonomi harus diatasi dengan program padat karya, pemberdayaan petani dan pelaku UMKM, hingga pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih.
Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan, pemulihan ekonomi warga pun harus diiringi dengan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan kepala keluarga, dan keluarga miskin.
"Warga terdampak bencana perlu pula dilibatkan dalam program padat karya pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terutama dalam pemulihan pemukiman dan fasilitas publik. Langkah tersebut memberi dua fungsi sekaligus, yakni menciptakan rasa memiliki dan memberi pendapatan bagi warga yang kehilangan pekerjaan, alat produksi, dan lahan garapan," pungkasnya.
(anl/ega)










































