.webp)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan lahan harus tersedia untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia pun menginstruksikan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan di sana dapat dicabut sementara.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan kepada Prabowo bahwa hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara ialah kurangnya ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam paparannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. Dia meminta kementerian terkait menindaklanjuti ihwal persoalan ketersediaan lahan tersebut.
"Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi. Dia menyatakan HGU lahan dapat dicabut untuk pembangunan huntara.
"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," katanya.
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
"Luasnya tipe 36, Pak Presiden, 8x5. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.
"Harganya berapa?" tanya Presiden.
"Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara. Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit)," jelasnya.
Simak juga Video: Prabowo Cek Pembangunan Jembatan Bailey Penghubung Medan-Aceh
