.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena, Blok 10 Kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu (6/12).
"Pembinaan ini syarat utamanya adalah infrastructures. Tanpa pembinaan, tanpa infrastruktur, enggak mungkin (bisa), mau pembinaan seperti apa?"kata Bima dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).
Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti besarnya potensi aset daerah yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembinaan olahraga. Bima mencontohkan Kota Surabaya, yang sejak masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dikenal mampu mengelola aset daerah secara optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui pemetaan aset secara menyeluruh, mulai dari lahan kelurahan yang terbengkalai hingga lahan eks SPBU yang tidak sesuai tata ruang, pemerintah kota menertibkan dan mengelolanya kembali agar memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, praktik seperti ini perlu diperluas mengingat kebutuhan daerah yang terus berkembang. Optimalisasi aset dinilai menjadi kunci tidak hanya untuk memperkuat layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pembinaan olahraga di berbagai daerah.
"Jadi bukan hanya gedung existing, tapi lahan-lahannya yang prospektif itu bisa digarap," ujar Bima.
Ia kemudian mengaitkan pentingnya pengelolaan aset dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2 Desember 2025 antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bima menilai MoU ini sebagai momentum memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara profesional. Melalui pendekatan kolaboratif, fasilitas olahraga yang selama ini kurang produktif dapat dihidupkan kembali sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa pembangunan sarana olahraga tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menjajaki beragam bentuk kemitraan sebagai solusi pendanaan alternatif.
"Kalau anggaran Pemda terbatas, bisa bermitra. Anggaran Pemda terbatas bisa model KPBU misalnya ya, bekerja sama dalam berbagai caranya," ungkap Bima.
Sebagai ilustrasi, ia menuturkan pengalamannya saat berkunjung ke Mandalika, di mana Pemda bekerja sama dengan pengelola kawasan untuk mengaktivasi aset melalui penyelenggaraan Korpri Fun Night Run. Menurut Bima, kolaborasi semacam ini menunjukkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan ketika seluruh pihak bergerak bersama.
"Jadi ini akan memicu kolaborasi antara semua stakeholders olahraga," pungkasnya.
(akd/ega)
