.webp)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukan upaya rekonsiliasi politik. Dia mengatakan penegakan hukum tak bisa dilakukan berbasis dendam politik.
"Nggak boleh penegakan hukum itu basisnya dendam politik, dan itu sering terjadi, pernah terjadi gitu lho. Penegakan hukum tipikor berbasis dendam politik, makanya kalau tadi dikatakan sebelah saya Pak Johan Budi, mengatakan amnesti sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu," kata Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema 'Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo' di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman mengatakan Presiden Prabowo tak mau menggunakan hukum untuk mengeksekusi dendam politik. Dia mengatakan Prabowo memiliki sikap yang gentleman.
"Justru Pak Prabowo mau meluruskan bahwa kami ini nggak mau menggunakan hukum, instrumen hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik. Itu makanya bahasanya seolah-olah ini yang disebut apa, rekonsiliasi. Tapi ini menegaskan sikap gentlemen kita, sikap gentlemen Pak Prabowo, nggak ada ya, karena dendam politik orang ditipikorkan, nggak ada. Nah itu yang diluruskan," ujarnya.
Habiburokhman mengatakan Prabowo memiliki sikap apa adanya terhadap suatu kesalahan. Dia mengatakan Prabowo akan bersikap tegas terhadap orang yang melanggar hukum meski itu pendukungnya, tapi juga tidak akan tinggal diam saat orang tak bersalah dihukum meskipun dia adalah lawan politiknya.
"Padahal kalau Pak Prabowo itu orangnya kan genuine, orangnya apa adanya, dia nggak mau men judgment orang berdasarkan, oh dia dulu orangnya ini dan segala macam. Nggak mau betul-betul. Kalau menurut anda bersalah biarpun bagian dari orang yang mendukung saya, habis. Tapi kalau anda nggak salah, walaupun dulu musuh politik saya, nggak akan kita ganggu. Itu gentlenya Pak Prabowo itu di situ," ujarnya.
Pernyataan Johan Budi
Sebelumnya, mantan juru bicara KPK Johan Budi mengaku setuju pemberian abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan rehabilitasi untuk eks Dirut ASDP Ira Puspadewi. Namun Johan mengaku tak setuju dengan pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dipunyai Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasionallah istilahnya. Anda tahu kan sebelumnya? Pernah amnesti. Nah, itu saya nggak setuju kalau yang itu," kata Johan Budi dalam acara diskusi Total Politik bertema 'Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo' di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
"Tapi, kalau yang dua itu, saya setuju karena konsepnya demi keadilan. Keadilan masyarakat itu. Kalau politik, bisa banyak hal ya. Pokoknya kalau amnesti itu, saya nggak setuju ya, tolong dicatat," imbuhnya.
Johan mengaku tak setuju dengan pemberian amnesti karena alasan rekonsiliasi politik. Dia mengatakan Hasto saat ini bukan lagi sekjennya, yakni PDIP.
"Amnesti itu sekjen partai Anda lho?" timpal moderator diskusi.
"Saya, dulu, Pak, sekarang kan nggak," sahut Johan.
"Bahwa kemarin amnesti itu dilakukan di dalam kasus tipikor, bukan kasus politik. Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik itu, tapi kasusnya kasus ini, Pak, kasus korupsi, tipikor juga," sambungnya.
