Din Syamsuddin: Negara Sering Tidak Hadir Urusi Rakyatnya

Solo - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersatu-padu melakukan gerakan moral bersama untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Hal itu perlu dilakukan karena negara sering alpa atau tidak hadir ketika dibutuhkan untuk mengurusi rakyatnya.Hal tersebut disampaikan Dien saat tampil sebagai pembicara dalam tablig akbar ulang tahun ke-35 Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di kompleks Taman Budaya Surakarta, Minggu (2/9/2007). Tablig tersebut dihadiri belasan ribu anggota MTA dari berbagai penjuru di tanah air.Dien mengatakan salah satu ancaman besar saat ini adalah gerakan liberalisasi yang berpangkal pada liberalisme. Gerakan yang oleh Dien dinilai sangat mengagungkan akal pikiran itu saat ini berusaha melakukan liberalisasi di berbagai sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, hingga pelaksanaan beragama.Di bidang politik kelompok liberalisme itu sangat gencar memperjuangkan penerapan demokrasi, di bidang ekonomi kelompok itu memperjuangkan penerapan ekonomi bebas yang berujung pada kapitalisme, sedangkan di bidang moral mereka memperjuangkan kebebasan bertindak yang kebablasan.Di saat yang sama, negara yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, justru sering tidak hadir melindungi rakyatnya dari bahaya besar itu. Hal itu dikarenakan banyak pengelola pemerintahan telah termakan atau terpengaruh oleh paham liberalisme tersebut."Di saat rakyatnya sedang dicecar bahaya pornografi dan pornoaksi misalnya, tidak ada satu pun instansi di negara ini yang merasa berwenang mengatasinya. Ketika hal itu dipertanyakan, para pemegang kebijakan di pemerintahan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan dalih kebebasan berpikir," ujar Dien.RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, lanjut Dien, juga mengalami kebuntuan pembahasan selama empat tahun. Pemerintah dan DPR tidak mampu segera menetapkan sebagai UU yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan.Oleh karenanya, Dien mengajak semua muslim di Indonesia bangkit bertindak memerangi pornografi dan pornoaksi tanpa perlu menunggu UU yang ditetapkan negara. Tindakan itu bisa dilakukan sendiri oleh warga, terutama menyikapi tayangan televisi yang berbau pornografi dan pornoaksi."Tindakan yang dapat dilakukan sendiri adalah, jika melihat ada tayangan bermuatan porno maka segera matikan televisi. Jika tidak ada yang menonton maka ratingnya akan jeblok. Jika rating jeblok maka pengiklan akan mundur dan nanti akhirnya tayangan itu akan berhenti dengan sendirinya," lanjut DienLiberalisme dan KhilafahTampil sebagai pembicara lainnya adalah Ketua PBNU, KH Sholahuddin Wahid. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang tersebut menilai selain mewaspadai gerakan liberalisme, seluruh warga muslim di Indonesia juga harus mewaspadai kelompok yang ingin mendirikan sebuah khilafah islamiyah."Ada sekelompok orang sangat mengedepankan akal yang tadi oleh Pak Dien disebut sebagai kelompok liberal. Bahkan kelompok ini menyebut Al-Qur'an hanyalah produk politik yang dibuat pada masa Khalifah Utsman bin Affan RA. Pendapat ini jelas-jelas keliru dan membahayakan," ujar Gus Sholah.Namun saat ini ada juga sekelompok orang yang menyatakan cita-cita mendirikan sebuah khilafah islamiyah. Menurutnya NKRI adalah bentuk final. Bahkan dikatakannya Pancasila maupun kalimat per kalimat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sudah sangat islami."Silakan saja bicara hendak mendirikan khilafah islamiyah asalkan masih berupa kata-kata. Tapi kalau sudah menjadi tindakan maka kita harus menentangnya secara tegas. Tidak boleh ada sebuah negara baru di dalam sebuah negara. Kita harus mewaspadainya," lanjut adik kandung Gus Dur tersebut. (mbr/nrl)