Ketua Harian PSI Ahmad Ali menanggapi sejumlah permintaan anggota Komisi IV agar Sekjen PSI Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Menteri Kehutanan pascabanjir-longsor di Sumatera. PSI santai atas permintaan anggota DPR terhadap kadernya tersebut.
"Lah iya (santai), kan persoalan itu kan hak prerogatif Presiden," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Ahmad Ali menganggap wajar anggota DPR yang meminta Raja Juli mundur. Sebab, tugas DPR adalah menyampaikan aspirasi meski, menurutnya, terkadang dengan nada tinggi.
"Itu memang tugas DPR. Tugas DPR salah satunya bicara. Menyampaikan aspirasi, toh. Di dalamnya, kadangkala marah-marah. Nah ya, toh? Itu hal yang biasa. Sebagai dalam bidang pengawasan, ya memang harus dilakukan seperti itu," ucapnya.
Ahmad Ali menilai seharusnya anggota DPR berkepala dingin terkait hal ini. Sebab, menurut Ahmad Ali, perilaku perusakan hutan yang ada berasal dari kebijakan beberapa tahun sebelumnya.
"Tapi, di sisi lain, juga harus berkepala dingin. Bahwa kementeriannya bertanggung jawab, iya. Tentunya Raja Juli tidak sedang menyalahkan rezim sebelumnya. Tapi Raja Juli sedang mendudukkan ini pada persoalannya. Penebangan hutan yang ugal-ugalan itu kan tidak dilakukan oleh dia," ungkapnya.
Ahmad Ali menilai tidak bijaksana jika kesalahan penggundulan hutan yang terjadi sejak lama hanya dilimpahkan ke Raja Juli. Namun Ahmad Ali memastikan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Raja Juli.
"Bahwa dia harus belajar dengan peristiwa ini, iya. Tapi kalau kemudian dia harus diminta bertanggung jawab dan dituduh tidak memahami tentang hutan karena terjadinya penggundulan hutan, ya nggak bisa juga anggota DPR bicara seperti itu," ucapnya.
(ial/rfs)