.webp)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Iwan menilai perbaikan infrastruktur harus dipercepat lantaran masih adanya daerah terisolasi.
"Pemulihan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, karena tanpa akses fisik dan komunikasi, seluruh sistem penanganan darurat praktis lumpuh," kata Iwan Aras dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Iwan pun menyoroti jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana banjir. Terlebih, kata dia, rusaknya jalan dan jembatan itu semakin memperlambat evakuasi dan menghambat layanan medis darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan teknis seperti ini dapat menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan warga sehingga kementerian/lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah perlu mempercepat pemulihan infrastruktur," ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kerusakan dampak bencana, di antaranya, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jalan provinsi dan nasional dalam rentang kilometer, jembatan-jembatan penghubung antardaerah yang ambruk. Sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan pendataan infrastruktur yang rusak.
"Serta menetapkan pola koordinasi lintas lembaga dalam status kedaruratan. Aktifkan tim rekonstruksi darurat agar akses darat dan komunikasi dapat dibuka dengan segera," ujar Iwan.
Lebih lanjut, Iwan Aras mengatakan mitigasi dan antisipasi bencana jelang natal dan tahun baru, juga perlu dimitasi. Apalagi, kata dia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan warning potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah yang menempatkan Indonesia dalam situasi siaga penuh.
"Intensifikasi monsun Asia, anomali atmosfer global, hingga potensi kelahiran bibit siklon tropis menjadikan Desember 2025 sebagai periode dengan risiko hidrometeorologi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Iwan.
Dia mengatakan dari laporan BMKG, dia mengatakan wilayah Jawa Barat tercatat sebagai titik paling rawan bencana. Kemudian, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Ini tiga wilayah berpenduduk padat yang menjadi pusat mobilitas pada libur panjang . Maka semua pihak, termasuk masyarakat, harus meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.
"Warning BMKG harus dilihat bukan hanya sekadar alarm teknis, tapi juga sebagai sinyal mengenai kesiapan negara dalam menghadapi ancaman berulang yang kini semakin sering dan semakin ekstrem," imbuhnya.
Dia mengatakan bencana alam sudah melanda berbagai wilayah di Indonesia. Iwan menegaskan pemerintah harus menerjemahkan prediksi dan early warning BMKG dengan keputusan cepat.
"Termasuk persiapan evakuasi warga, pengungsian dini, pengetatan aktivitas di zona merah, dan memperkuat logistik sebelum bencana tiba, serta tidak dukungan informasi publik yang masif dan mudah diakses," ucapnya.
"Dalam situasi seperti ini, kesiapsiagaan bukan lagi sekadar soal kemampuan teknis, tetapi juga soal keberanian untuk memutuskan tindakan dini yang tidak populer namun menyelamatkan nyawa," imbuh Iwan.
Simak juga Video Prabowo Janji Perbaiki Jembatan Rusak di Aceh: Kita Punya Anggaran
