.webp)
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik KADIN Indonesia (Bamsoet) menyerukan agar seluruh elite politik menghentikan silang pendapat, polemik birokrasi, dan saling menyalahkan terkait penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Dalam situasi darurat kemanusiaan, langkah cepat, koordinatif, dan gotong royong nasional jauh lebih dibutuhkan masyarakat terdampak dibanding polemik berkepanjangan.
"Dalam kondisi seperti ini, tidak ada waktu untuk saling menyalahkan atau beradu opini. Yang diperlukan sekarang adalah bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, tenda, pakaian layak, dan kebutuhan dasar lainnya," tegas Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu yang masyarakat tunggu, bukan argumentasi politik," sambungnya.
Hingga Jumat (5/12), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 836 orang meninggal dunia, 518 orang masih hilang, dan lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk lebih dari 10.500 rumah, puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta akses jalan dan jembatan.
Korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 jiwa, disusul Sumut 311 jiwa, dan Sumbar 200 jiwa. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rumah yang rusak berat maupun wilayah permukiman yang masih tertutup lumpur dan material longsoran.
Bamsoet menekankan pentingnya satu komando kemanusiaan dalam penanganan bencana untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat distribusi bantuan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, dunia usaha, ormas, dan relawan harus bergerak bersama dalam sistem terpadu yang efektif. Koordinasi tidak boleh berbelit dan distribusi bantuan harus cepat, aman, dan tepat sasaran.
Selain itu, penting dilakukan antisipasi jangka menengah berupa pemulihan infrastruktur dasar, perbaikan akses logistik, hingga perlindungan psikososial bagi warga terdampak, khususnya anak-anak dan lansia. Semua elemen negara harus hadir secara nyata, dari fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
"Bencana bukan urusan satu lembaga. Ini adalah panggilan kemanusiaan bagi seluruh elemen bangsa," kata Ketua DPR RI ke-20 tersebut.
"Kita bergerak cepat untuk menyelamatkan yang bisa diselamatkan dan memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan saudara-saudara kita di Sumatera mendapat perlindungan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi," sambungnya.
Bamsoet menambahkan sektor dunia usaha melalui koordinasi KADIN Indonesia telah bergerak membantu penyediaan logistik darurat, dapur umum, transportasi distribusi bantuan hingga dukungan untuk pemulihan ekonomi mikro masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan swasta harus dipercepat, bukan diperdebatkan.
"Prinsipnya jelas: respons cepat, tindakan nyata, dan gotong royong nasional. Ketika puluhan ribu warga terdampak bencana, yang mereka butuhkan bukan argumentasi, melainkan kehadiran negara dan solidaritas dari semua elemen bangsa," pungkasnya.
Simak juga Video: Polri Fokus Kirim Bantuan ke Aceh Tamiang Daerah yang Lumpuh Total
