Perlu Dipikirkan Gerakan Boikot Produk Malaysia

Medan - Meski pemerintah Malaysia sudah minta maaf secara pribadi kepada Presiden SBY, aksi pemukulan Donald Kolopita masih menimbulkan polemik di masyarakat. Imbauan untuk boikot produk Malaysia dan pengiriman TKI pun disuarakan.Salah satunya dari pemerhati masalah luar negeri Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik MA.Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan Indonesia dan Malaysia disebabkan banyaknya perlakuan tidak simpatik yang selama ini diterima TKI di Malaysia.Karena itu, kata dia, pengurangan jumlah TKI perlu dilakukan. Selain itu perlu dipikirkan pula gerakan boikot produk Malaysia. Pemukulan Donald, kata dia, merupakan pemicu saja dari berbagai gangguan hubungan diplomatik kedua negara. "Ada banyak masalah lain, terutama perlakuan warga Malaysia terhadap tenaga kerja kita di sana. Harus diambil sikap tegas, mengurangi pengiriman tenaga kerja di sektor informal ke negara itu," kata Taufan dalam sebuah acara di Medan, Sabtu (1/9/2007).Disebutkan Taufan, mengurangi pengiriman tenaga kerja ke Malaysia memang menjadi risiko tersendiri bagi Indonesia karena berarti akan menambah jumlah pengangguran. Jumlah TKI resmi yang dikirim ke Malayia selama ini mencapai 1,2 juta. Belum lagi berkurangnya pemasukan devisa."Tetapi harga diri bangsa tentu harus mendapat perhatian yang serius," ujarnya.Sekarang ini, perlakuan tidak bersahabat dirasakan hampir semua orang Indonesia yang datang ke Malaysia. Perlakuan itu sudah didapat sejak berada di imigrasi. "Perlakuan mereka umumnya tidak bersahabat dan cenderung merendahkan," kata Taufan.Malaysia, kata Taufan, selama ini seolah menyatakan mereka lebih tinggi martabatnya dibanding Indonesia. Penyebutan warga Indonesia menjadi "Indon" merupakan bentuk pelecehan terhadap bangsa."Mulai saja dengan mengurangi penggunaan produk Malaysia di Indonesia. Jika perlu boikot. Kita tidak membutuhkan barang produk negara itu, karena sebenarnya yang mereka tawarkan juga ada di Indonesia," kata Taufan.Menurut Taufan, jika tahapan ini dilakukan, semestinya Malaysia baik secara intitusi negara maupun warganya secara perorangan, akan berpikir panjang untuk bertindak tidak etis seperti yang selama ini ditunjukkan sebagian besar penduduk negara tersebut.Sementara soal permintaan maaf yang sudah disampaikan Perdana Menteri Abdullah Badawi dalam kasus pemukulan Donald, Taufan memandang itu hanya bagian dari tata krama politik. Sebab tidak menjadi jaminan bahwa tidak akan ada kejadian serupa pada masa mendatang. (rul/umi)