.webp)
Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan satu pun.
"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.
"Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani," kata Raja Juli dalam rapat.
Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.
"Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.
"Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," sambungnya.
Raja Juli mencatat pihaknya telah mencabut 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) pada Februari 2025. Ia mengatakan bakal kembali mencabut izin 20 PBPH yang berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi.
"Presiden Prabowo jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami Sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal," imbuhnya.
Tonton juga video "Menhut Raja Juli Klaim Angka Deforestasi Hutan Berkurang"
(dwr/eva)
