Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pihaknya membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan menyikapi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Menurut dia, perlu ada aturan terkait pengawasan lahan di RI agar tak menimbulkan deforestasi.
"Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja Alih Fungsi Lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata Titiek seusai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Titiek meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindak segala bentuk pembalakan liar di hutan RI. Ia mengaku miris dengan hutan-hutan yang gundul dan akhirnya menimbulkan bencana.
"Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya," ujar Titiek.
Titiek berharap Kemenhut tak pandang bulu menindak aktor di balik penggundulan hutan di RI. Ia meminta Kemenhut mengatensi seluruh hutan tak terkecuali di daerah terdampak bencana.
"Kami mendukung kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," ujar Titiek.
"Tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya rasa itu," imbuhnya.
Tonton juga video "Tok! Komisi III DPR RI Resmi Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana"
(dwr/eva)