Jakarta - Sejumlah tokoh menyesalkan pemasangan iklan 'Jihad Melawan Koruptor BLBI' di sejumlah media massa cetak. Sebab nama mereka dicantumkan tanpa persetujuan terlebih dahulu.Salah satu tokoh tersebut adalah Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi.Menurut Hasyim, dirinya tidak pernah diberitahu kalau tandatangannya akan dicantumkan dalam iklan tersebut. Bahkan Hasyim menyesalkan keberadaan iklan itu, karena tendesinya mengarah kepada obligor BLBI tertentu yang sebenarnya sudah menyelesaikan kewajiban BLBI-nya."Saya memang tandatangan setuju koruptor dilawan, tapi saya kaget ternyata itu (tandatangan) itu dibuat iklan. Apalagi menyebut nama (obligor BLBI). Inikan bisa bias dan tidak obyektif. Kita bicara penegakan hukum bukan orang per orang," kata Hasyim kepada
detikcom, Jumat (31/8/2007). Karena itu Hasyim menghimbau agar pemasang iklan tersebut dihentikan. Soalnya, sambung Hasyim, iklan tersebut bisa membuat persepsi masyarakat menjadi salah. "Saya minta pemuatan iklan itu dihentikan karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak sehat. Kalau soal penegakan hukumnya saya sangat setuju karena jelas kasus ini merugikan negara," ungkap Hasyim.Hal yang sama ditegaskan oleh Direktur CBC Ahmad Deni Daruri. Tandatangan Ahmad Deni tercantum dalam iklan sejenis berjudul "Suara Keadilan Untuk Bangsa" yang juga dimuat di sejumlah media cetak nasional. Padahal kata Deni, ia tak pernah membubuhkan tandatangan untuk iklan yang dimaksud. "Saya sendiri tidak tahu siapa yang memasang atau membayar biaya pemasangan iklan tersebut," paparnya.
(djo/ndr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini