Putusan Calon Independen Timbulkan Masalah dalam Demokrasi

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan calon independen ternyata masih sulit diterima kalangan parpol. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menilai, keputusan MK tersebut telah menimbulkan masalah dalam paham demokrasi.Menurut Suryadharma, masyarakat yang memberikan suara dalam pemilu legislatif seharusnya percaya pada calon kepala daerah yang diusung parpol. Dengan adanya calon independen, artinya, pemberi suara dalam pemilu legislatif itu juga bisa memilih calon yang tidak diusung parpol tersebut."Demokrasi macam apa ini. Dukungan yang seharusnya satu kali kok ada dua kali sekarang. Kalau mau yang mendukung independen itu adalah yang golput pada pemilu," kata Suryadharma dalam sambutan acara Sarasehan dan Lokakarya Hukum Acara MK di Hotel Santika, Jl KS Tubun, Jakarta, Jumat (31/8/2007).Dia menyatakan, dengan adanya putusan calon independen tersebut membuat kesan fungsi parpol bermasalah. Terutama adalah pada masalah rekrutmen. Padahal salah satu fungsi parpol adalah menyiapkan wakilnya untuk maju dalam pemilihan, baik pemilu maupun pilkada.Namun Suryadharma mengimbau kepada seluruh kader dan fungsionaris PPP untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Keputusan MK sudah bersifat final binding."Tidak perlu diperdebatkan. Menghabiskan energi. Lebih baik fokus untuk menghadapi persaingan dengan calon independen," tambahnya.Pria yang juga Menkop dan UKM ini mengingatkan perlunya check and balance antarlembaga negara. "Seperti MK yang saat ini dianggap super body, saat ini tidak jadi masalah. Karena hakim-hakim konstitusi yang sekarang bertugas masih punya integritas tinggi," sambungnya.Karena itu, sekarang ini penyalahgunaan wewenang di MK tidak terjadi. "Tapi bagaiamana nanti jika berganti (kepemimpinan)," tanyanya. (nvt/nrl)