Mardiyanto Harus Pulihkan Otda

Jakarta - Mendagri Mardiyanto dituntut memulihkan tata otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mandeg sejak M Maruf sakit dan stagnan di masa Mendagri ad interim Widodo AS."Pelaksanaan otonomi daerah banyak kekacauan. Perda-perda banyak yang tidak terawasi, peran gubernur lemah, dan tensi politik yang meningkat di daerah," ujar pakar otonomi daerah Eko Prasodjo kepada detikcom, Jumat (31/8/2007).Eko mengevaluasi, tugas pembinaan politik dan tata pemerintahan daerah belum berjalan seimbang. Ma'ruf selama menjabat Mendagri lebih banyak mengutamakan pembinaan politik melalui pilkada, namun kurang memberi porsi terhadap peningkatan kesejahteraan lewat otonomi."Selama masa Ma'ruf lebih ke pembinaan politik. Pilkada terus yang diurusin tapi pelayanan publik tidak menjadi kepedulian Depdagri," kata Guru Besar Fisip UI ini.Depdagri di masa Mendagri ad interim Widodo AS juga tidak bisa berbuat banyak karena posisi Widodo yang serba tanggung. "Orang-orang Depdagri kehilangan induk, dan DPR kehilangan partner," imbuh Eko.Menurut Eko, sekarang ada 80 daerah yang menunggu pemekaran, sedangkan evaluasi belum sempat berjalan karena sakitnya Ma'ruf. Pemerintah mengalami dilema."Setuju artinya mempersulit pengawasan karena belum dievaluasi. Tidak setuju artinya menimbulkan keresahan di daerah. Apakah mau evaluasi atau morotarium, ini kerja berat Mendagri," tutur Eko. (fay/umi)