Salahi Etika Publik, Pemerintah Harus Cabut Tarif JORR

Jakarta - Kebijakan kenaikan tarif tol JORR dan tol-tol lain yang akan segera menyusul dinilai menyalahi etika kebijakan publik. Pemerintah pun diminta segera mencabut kebijakan tersebut."Yang jelas kebijakan ini salah jika dilihat dari etika kebijakan publik. Salahnya mengorbankan pelayan publik, dan mengakibatkan kerugian rakyat, seperti harus menanggung biaya mahal dan macet," ujar pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Prof Andrinof Chaniago, kepadadetikcom, Kamis (30/8/2007).Menurut Andrinof, pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. "Pemerintah sangat ditunggu sikap tegasnya, yakni harus segera mencabut kebijakan ini," harap dia.Naiknya tarif tol JORR ini, lanjut Andrinof, membuat operator untung berlipat-lipat. Selain bertambah keuntungan dari segi finansial, operator juga semakin efisien."Dengan sistem tarif flat/seragam, operator semakin untung. Bukan hanya untung karena tarif naik, cost-nya jadi berkurang, biaya operasi berkurang, jadi untungnya dua kali," paparnya.Dibangunnya jalan tol, menurut Andrinof, didasarkan pada dua hal, yakni mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas. Namun dengan kenaikan tarif tersebut justru membuat jalan semakin macet karena orang tidak mau lewat tol.Saat ditanya apakah kebijakan ini berdampak pada turunnya citra pemerintah di mata rakyat, dia tidak menampiknya. "Itu sih jelas, tapi yang harus rakyat ketahui, mereka harus tahu dampak-dampak yang timbul akibat kenaikan ini," papar Andrinof.Andrinof juga meminta para anggota DPR yang hendak mempolitisasi masalah ini untuk tahu lebih dahulu latar belakang serta dampak yang timbul akibat kenaikan tarif ini. Mereka diminta jangan hanya asal cuap-cuap untuk kepentingan politik semata. (anw/ken)