Ketua DPR Khawatirkan Gejolak Sosial

Ketua DPR Khawatirkan Gejolak Sosial

- detikNews
Rabu, 29 Agu 2007 20:33 WIB
Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono menghimbau kepada pemerintah untuk segera mengantisipasi kasus kelangkaan bahan baku produksi perusahaan bubur kertas yang muncul akibat pelaksanaan operasi pemberantasan illegal logging. Jika tidak, sangat mungkin akan terjadi gejolak sosial lantaran perusahaan-perusahaan bubur kertas akan berhenti beroperasi dan melakukan PHK secara massal."Jika sampai terjadi PHK karena perusahaan bubur kertas kehabisan bahan baku, maka PHK ini akan menimbulkan dampak yang besar. Saya tak bisa bayangkan dampaknya jika yang di-PHK sampai 1 juta orang. Bisa jadi akan terjadi kerusuhan sosial dan kriminalitas meningkat. 10 ribu orang saja sudah ada dampaknya," kata Agung kepada wartawan usai memimpin rapat peringatan HUT MPR/DPR, di Senayan Jakarta, Rabu (29/8/2007).Agung mengungkapkan, dirinya mendukung upaya penyelamatan hutan lewat operasi pemberantasan illegal logging. Untuk itulah, menurut Agung, pemerintah semestinya segera mencarikan jalan keluar sehingga perusahaan bubur kertas tersebut tetap bisa beroperasi dan tidak melakukan PHK. "Saya mendukung upaya pemberantasan illegal logging. Tapi kalau bisa jangan sampai menimbulkan dampak pada industri kehutanan, sebab nantinya akan berdampak pula pada perekonomian. Saya tidak setuju kalau pabrik itu berhenti," kata Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.Lebih jauh Agung menyatakan, untuk mencari solusi tersebut, seharusnya instansi-intansi terkait mencari jalan keluar penyelesaian. "Karena ini domain pemerintah, DPR tidak bisa mencampuri atau mengintervensi," tandas Ketua DPR-RI tersebut.Seperti diketahui, sejak delapan bulan lalu, proses produksi di RAPP dan IKPP terganggu, karena aparat kepolisian Riau menyegel lahan bahan baku dan alat-alat berat kedua perusaahaan tersebut. Akibatnya, RAPP yang berkapasitas produksi 2 juta ton pulp per tahun dan IKPP yang berkapasitas produksi 2,2 juta ton pulp per tahun kesulitan bahan baku. Kondisi ini juga mengakibatkan 1 juta pekerja terancam di-PHK. (mar/mar)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads