Anggaran Kesehatan Haji Naik Drastis, Pungli Tetap Marak

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Djalaluddin Asysyatibi meminta agar pelayanan kesehatan untuk calon jamaah haji tahun 2007 perlu dibersihkan dari berbagai pungutan. Sebab, anggaran kesehatan tahun ini meningkat sangat besar. "Ketika anggaran (kesehatan) ini di bawah Depag, jumlahnya sekitar 60 miliar. Sekarang sekitar 128 miliar. Ini kenaikan yang sangat besar. Dua kali lipat lebih. Tapi sayang pungutan liar masih saja terjadi," kata Asysyatibi dalam e-mailnya kepada detikcom, Kamis (30/8/2007). Dia menemukan pungli ini saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung. "Saya mendapat laporan dari calon jamaah yang dimintai uang oleh Puskesmas. Mereka dimintai uang 40 sampai 100 ribuan. Jelas ini tidak benar. Saya minta Depkes menindak ini," papar Asysyatibi. Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi PKS itu juga menemukan sejumlah Puskesmas yang enggan melayani pemeriksaan calon jamaah. Padahal, imbuh dia, waktu pemeriksaan masih dibuka. "Mereka tutup sebelum waktunya. Ini sangat menyulitkan calon jamaah," ujar dia. Selain pungutan kesehatan yang masih terjadi, pria yang juga dikenal sebagai penceramah agama itu menyayangkan pungutan-pungutan kesehatan oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). "Beberapa KBIH nakal memungut calon jamaah untuk alasan biaya berobat di Saudi. Ini jelas pembodohan. Saya minta Depag dan Depkes mensosialisasikan kepada para jamaah bahwa semua bentuk pengobatan ditanggung negara. Jangan sampai jamaah terus menerus dipunguti dengan hal-hal yang tidak benar," pinta dia. Selain itu, politisi PKS itu juga menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah sudah membuat nota kesepakatan agar pemerintahan daerah tidak menarik pungutan apa pun terkait pelayanan kesehatan dari calon jamaah. Sementara terkait minimnya tenaga medis per kloter yang hanya 1 dokter dan 2 paramedis untuk setiap kloter, Asysyatibi mengakui masih kurang. "Satu dokter untuk satu kloter yang jumlahnya lebih dari 300 jelas jauh dari memadai. Tahun lalu saja ada jamaah yang sakit di Makkah baru dapat ditangani dokter setelah tiga hari. Jadi, (jumlah) itu belum cukup. Kalau anggarannya kurang, sebaiknya Depag berkoordinasi dengan Depkes untuk memberdayakan jamaah yang kebetulan dokter. Saya yakin banyak dari jamaah itu juga (berprofesi) dokter," usul dia sembari menegaskan bahwa pemberdayaan itu sifatnya suka rela. (asy/asy)