LIPI Kritik Konsep Pembangunan Indonesia yang Tak Ramah Bencana

Jakarta - Regulasi pembangunan di Indonesia dianggap masih belum menyentuh persoalan bencana. Kondisi itu tercermin dari kebijakan tata ruangnya. Padahal Indonesia masuk kawasan rentan bencana."Titik konfliknya pada tata ruang yang masih diwarnai dengan asumsi-asumsi pertumbuhan, asumsi kegiatan ekonomi. Padahal, semua itu sifatnya hanya dua dimensi. Tampak permukaan saja," cetus Manager Project Community Preparedness LIPI Prof Jan Sopaheluwakan.Jan menyampaikan hal itu dalam jumpa pers soal pembangunan di Restoran Notch, Jalan Wolter Monginsidi, Kabayoran Baru, Kamis (30/8/2007).Saat bicara tata ruang, imbuh dia, harusnya ada dua aspek yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu lingkungan dan bencana. Karena bencana merupakan bagian dari dua sisi mata uang. Pembangunan dinilai bagus jika bisa memperkecil risiko bencana.Dia menjelaskan, pembangunan juga bisa menimbulkan kerentanan yang lebih tinggi selain bencana. Dia lalu memberi contoh pembangunan di DKI Jakarta. "Pembangunan di Jakarta tidak terbantahkan, tapi juga bikin kerentanan bukan hanya fisik, tapi sosial. Banyak masyarakat yang jadi marginal," katanya.Dia lalu merekomendasikan sejumlah regulasi yang dinilai ampuh dan berwawasan bencana. "Ada banyak cara, mulai dari tata ruang sampai bidang ekonomi. Kalau ekonomi misalnya memberikan intensif pada kegiatan yang mendorong kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana," ujarnya.Masyarakat juga harus didorong menggunakan sumber daya lokal. Misalnya, untuk mengatasi logistik tidak harus menggunakan beras. Masyarakat lokal bisa menanam umbi-umbian, kemudian dibikin lumbung pangan khusus logistik menghadapi bencana.Dia juga menyarankan agar dikembangkan makanan sehat yang tahan lama untuk mengatasi situasi pasca bencana. "Kalau di Jepang ada yang tahan sampai 10 tahun masih bisa dimakan, tinggal dikasih air," katanya. (umi/nrl)