.webp)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah menetapkan status bencana banjir di utara Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menyinggung kerusakan yang meluas dari bencana tersebut.
Adapun banjir di Sumatera berdampak terhadap aktivitas warga dalam berkomunikasi. Akses internet di sana juga terhambat akibat bencana itu.
Komisi I DPR sendiri bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang berhubungan dengan akses telekomunikasi di RI. Banjir yang meluas di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara menjadi atensi semua pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana kita saksikan laporan di berbagai media, skala bencana sangat luas dengan kerusakan yang besar. Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang," kata Sukamta dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
Ia menilai masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan. Legislator PKS ini meminta pemerintah mengambil sikap.
"Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," ujarnya.
Ia menilai penetapan bencana skala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif kepada korban. Ia menilai hal ini perlu dilakukan untuk memberikan dukungan moril.
"Namun penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana," ujar Sukamta.
"Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana," sambungnya.
Ia menduga dampak banjir yang meluas di Sumatera lantaran faktor kerusakan hutan. Sukamta meminta pemerintah mengusut kerusakan hutan akibat ulah pihak yang tak bertanggung jawab.
"Yaitu dugaan bencana saat ini diperparah dampaknya karena kerusakan hutan. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional," ungkap Sukamta.
"Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak," tambahnya.
(dwr/gbr)
