Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif.
"Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Sebelum kunjungan ke PLBN Serasan, Panja menggelar rapat koordinasi di Natuna. Tim Panja melakukan perjalanan laut dari Pulau Natuna menuju PLBN Serasan selama enam jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulfikar menyebut kunjungan ke Natuna dan PLBN Serasan dilakukan untuk memastikan kondisi perbatasan secara nyata, menekankan perlunya pengawasan langsung demi pembangunan strategis.
Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan Panja dibentuk untuk melihat langsung kondisi perbatasan, menilai pertanahan, keamanan, dan efektivitas PLBN. Ia menekankan PLBN tak cukup sebatas fisik, tapi harus optimal mendukung masyarakat dan menjaga kedaulatan.
Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan yang dinilai masih belum berfungsi maksimal.
"Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal," ungkap Cen.
Ia menjelaskan PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM. Menurut Cen, saat ini PLBN Serasan belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan.
"Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Cen menyoroti potensi besar Natuna di kelautan, perikanan, dan pariwisata. Cen menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dan percepatan pembangunan guna memperkuat posisi Natuna sebagai beranda Indonesia di Laut Natuna Utara, serta menjaga stabilitas perbatasan.
Ia berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
"Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan," pungkasnya.
Peninjauan ke PLBN Serasan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin didampingi Anggota Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Wazir Noviadi (Gerindra) dan Azis Subekti (Gerindra).
(ega/ega)










































