×
Ad

BKSAP DPR Soroti Masalah Kesejahteraan dan Pendidikan Petani

Dhafin Armia - detikNews
Kamis, 27 Nov 2025 20:54 WIB
Foto: dok. BKSAP DPR RI
Jakarta -

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menilai sektor pertanian Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari minimnya kesejahteraan petani hingga absennya regulasi yang mampu memberikan jaminan usaha.

"Karena petani belum berbasis pada bisnis. Petani hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Harusnya idenya besar. Karena memang petani tidak mendapatkan ilmu bisnisnya," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Syahrul menilai pemerintah belum memiliki regulasi komprehensif terkait subsidi, bibit, hingga jaminan pasar, sehingga petani kerap merugi saat panen.

"Pemerintah tidak memberikan regulasi yang memberikan subsidi yang jelas bagi petani. Seringkali traumanya para petani, setelah ditanam seperti tomat, ketika panen tiba-tiba harganya turun," katanya.

Ia menegaskan negara harus hadir melalui penetapan harga yang stabil dan jaminan pembelian hasil panen. "Selain pupuk disubsidi, bibitnya berkualitas, alat pertaniannya diberikan, juga harus diberikan jaminan bahwa ketika dipanen, hasil pertanian itu dibeli. Kalau tidak ada pasar yang tersedia, maka tanggung jawab pemerintah untuk membeli, " tegasnya.

Dalam forum yang sama, Syahrul juga menyoroti minimnya pendidikan pertanian di sekolah Indonesia, yang menurutnya membuat generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian. "Tidak ada kurikulum kita yang mengajarkan kita bertani. Tidak ada kurikulum yang mengajarkan kita menanam, padahal ini karakter bangsa kita," tuturnya.

Syahrul turut menekankan potensi besar kawasan ASEAN yang beriklim tropis dengan produksi pertanian sepanjang tahun. Ia menilai potensi ini harus terus disampaikan dalam forum internasional untuk mendorong kerja sama penguatan sektor pertanian.

"Kawasan ini beriklim tropis, curah hujan ada sepanjang tahun, dan bisa menanam serta memproduksi hasil pertanian sepanjang tahun," ujar Syahrul.

Ia menambahkan, kerja sama antar parlemen melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman dan menyusun regulasi investasi yang bertanggung jawab di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.

"Perlunya kerja sama diplomasi ini di bawah naungan AIPA menjadi ruang berbagi pemikiran dan membangun kesepakatan bersama," pungkasnya.

Tonton juga Video: Pengabdian Aiptu Fery di Kalsel: Bina Peternak dan Petani agar Ekonomi Meningkat




(prf/ega)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork