.webp)
Pemprov Banten menerima audiensi tokoh agama dan masyarakat Banten yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (Gebrak). Mereka meminta agar izin pabrik minuman keras PT Balaraja Barat Indah di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, dicabut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babar Suharso mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya akan menyurati Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Itu upaya kita. Tapi tetap kewenangan di pusat. Kewenangan di pusat karena itu (surat) yang harus ditempuh," kata Babar, Kamis (27/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Babar, langkah ini merupakan bentuk upaya Pemprov Banten membangun kesepahaman dengan masyarakat, terutama para tokoh agama. Menurutnya, pembangunan tidak akan maju jika tidak dilandasi iman dan takwa.
"Intinya membangun kesepahaman, bagaimana amanah para ulama, kasepuhan kiai, termasuk amanah dari tokoh pendiri Provinsi Banten, yang mengamanatkan bahwa hasil pembangunan tidak bermaslahat jika tidak dilandasi iman dan takwa," katanya.
Menurut Babar, usulan dan proses penutupan pabrik miras itu bukan kali pertama. Pada September 2024, Kabupaten Serang telah menyurati pemerintah pusat untuk menutup pabrik tersebut.
"Ini sudah berkali-kali ulaya ini. Sudah panjang. Pak gubernur (Andra Soni) mendorong kembali atas upaya sebelumnya," ujarnya.
Lihat juga Video Ledakan Pabrik Miras di Meksiko, 6 Orang Tewas
