Soal Beras Impor ke Aceh, Kadin: Komoditas Strategis, Perlu Izin Pusat

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ikut memberikan penjelasan terkait kebijakan impor beras. Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Kadin Indonesia, Ivan Batubara, menilai langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menyegel gudang beras impor ilegal asal Thailand tersebut sudah tepat.

Hal ini disebabkan, impor beras berada di bawah kewenangan Presiden Prabowo Subianto melalui keputusan Rapat Terbatas. Kebijakan diambil setelah mempertimbangkan masukan lintas kementerian.

"Beras adalah komoditas strategis yang diatur ketat secara nasional sehingga tetap memerlukan izin pusat. Kadin dapat memahami tindakan pemerintah menyegel 250 ton beras impor dari Thailand," kata Ivan dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Hal tersebut disampaikan ketika merespons temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, Aceh, yang diungkap Mentan Amran pada Minggu (23/11) lalu.

Ivan menjelaskan, impor beras merupakan keputusan presiden yang diambil setelah mendengar masukan dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait. Ia menyebut masukan itu meliputi Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi, serta Bulog untuk memastikan kecukupan stok.

"Impor beras bukan kewenangan satu menteri, melainkan hasil Ratas dan diputuskan presiden. Dalam Ratas, presiden memutuskan apakah impor boleh dilakukan, berapa volume, kapan waktu masuk, dan siapa pihak yang ditugaskan. Setelah itu, Menko Perekonomian menerbitkan SK impor. Selama ini, pihak yang ditugaskan umumnya adalah Bulog," tuturnya.

Ivan menambahkan, kebijakan impor beras sangat sensitif secara politik karena berkaitan erat dengan inflasi, kesejahteraan petani, cadangan beras pemerintah (CBP), dan ketahanan pangan nasional. Apalagi, saat ini produksi dan stok beras pemerintah dalam posisi kuat.

Menurut data BPS, produksi beras nasional periode Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton dan diperkirakan mencapai 34,77 juta ton hingga akhir tahun. Dengan konsumsi nasional sekitar 30,97 juta ton, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus beras sebesar 3,8 juta ton tahun ini.

Di sisi lain, Amran menegaskan, sesuai arahan Prabowo, Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal ini merupakan upaya agar Indonesia berdaulat pangan, memaksimalkan produksi dalam negeri, serta mempertahankan gairah petani Indonesia yang semangat dalam bertani berkat kebijakan strategis pemerintah.

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Tanggung jawab kita semua menjaga kesejahteraan petani. Karena kalau mereka ada demotivasi bisa jadi produksi turun lagi. Kalau mereka tidak percaya kita, itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi ini kita harus jaga," pungkasnya.