.webp)
Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat khusus untuk membahas penataan kawasan Kota Tua, siang ini. Rapat tersebut akan menjadi langkah awal pembentukan tim internal yang akan menangani proses penataan kawasan bersejarah tersebut.
"Ini hari baru kita mau bentuk panitia. Internal dulu. Karena ini wah bobotnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sana ada Danantara. Kemudian ada swasta. Nah, ini kita, kita hari ini kita baru mau membentuk tim internal dulu," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Rano menilai penataan Kota Tua memiliki tantangan besar dan jauh lebih kompleks dibanding perkiraan awal. Kota Tua akan ditata besar-besaran dengan melibatkan banyak pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bobotnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena di sana ada Danantara, kemudian ada swasta," jelasnya.
 Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno (B Belia/detikcom) |
Rano menegaskan penataan Kota Tua harus dilakukan sebelum moda transportasi massal baru seperti MRT, selesai di kawasan tersebut. Ia menyinggung rencana pembangunan MRT yang ditargetkan sampai ke Kota Tua pada 2029.
"Tahun 2029 MRT sudah sampai sana. Masa nunggu MRT dulu selesai baru kita benahi? Wah, terlambat," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyepakati membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Satgas ini akan melibatkan pemerintah pusat, BUMN, hingga pihak swasta.
Hal itu disampaikan Pramono setelah meninjau kawasan dan pengembangan transit oriented development (TOD) Kota Tua, Jakarta Barat, bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Sabtu (18/10). Pramono menegaskan revitalisasi Kota Tua tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
"Kami bersama pemerintah pusat ingin melakukan pembenahan Kota Tua secara terstruktur. Tadi kami sudah bersepakat untuk ada task force yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta," ujar Pramono.
(bel/jbr)
