Waka MPR RI Soroti Ketimpangan Gender dalam Demokrasi Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti persoalan ketimpangan gender di Indonesia, termasuk di ranah politik. Ia pun menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.

"Dinamika dalam mewujudkan sistem yang tepat dalam kehidupan bernegara kita masih diwarnai dengan munculnya fragmentasi politik dan ketimpangan representasi gender yang hingga hari ini belum bisa kita atasi," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Hal ini disampaikannya secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta, hari ini.

Lestari mengungkapkan sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang kelelahan dan mencari nafas baru agar mampu berjalan sesuai amanat konstitusi.

Menurutnya, UUD 1945 sudah memberi fondasi yang tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Untuk itu, negara berkewajiban menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender bagi rakyatnya.

"Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana negara bisa hadir dan memastikan amanat konstitusi itu bisa diwujudkan," paparnya.

Lestari mengatakan pelaksanaan demokrasi harus direalisasikan secara utuh. Dalam hal ini, pemilihan umum dan partai politik harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan gender.

Ia menilai hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam regulasi terkait pemilu dan partai politik yang ada. Menurutnya, peraturan yang mewajibkan 30% kuota perempuan pada lembaga legislatif masih jauh dari target yang diharapkan.

"Selain itu, struktur partai politik yang mayoritas masih maskulin, hirarkis, kurang inklusif, rekrutmen perempuan yang masih sporadis dan tidak transparan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," paparnya.

Melihat kondisi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendorong agar semua pihak, termasuk para anggota KPPI, berperan aktif dalam upaya reformasi regulasi pemilu dan partai politik. Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar teknis hukum, tetapi juga harus kembali berpijak pada amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan itu para pengurus KPPI antara lain Kanti W. Janis, Rahayu Saraswati, Saniatul Lativa, Irma Suryani Chaniago, Hindun Anisah, dan para tokoh perempuan dari sejumlah partai politik.