.webp)
Pemprov DKI Jakarta memastikan program pangan bersubsidi tetap berjalan tahun depan. Pemprov DKI Jakarta menegaskan anggaran program yang sudah berjalan sejak 2017 itu tidak dipangkas pada APBD 2026.
"Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemprov DKI terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan penerima manfaat mencapai sekitar satu juta warga Jakarta setiap tahunnya. Ditegaskan pula bahwa tidak ada pemotongan anggaran pada APBD 2026," ujar Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menambahkan, hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT. Seluruh komoditas tersebut bisa diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," ujar Hasudungan.
Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Hasudungan juga menjamin anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan. Penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.
Dia mengatakan langkah itu merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat tetap mendapatkan akses bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," ucap Hasudungan.
(idn/dhn)
