.webp)
Dedikasi Polri dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan diapresiasi oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Polri dinilai telah berkontribusi dalam mendukung sektor pertanian dalam negeri.
Apresiasi disampaikan Titiek Soeharto dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Selain memberikan apresiasi kepada Polri, Titiek juga memuji kinerja TNI dalam mendukung sektor pertanian.
Khusus untuk program Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memaparkan berbagai programnya saat menyampaikan sambutan HUT Bhayangkara di Monas pada 1 Juli 2025. Kapolri mengatakan pihaknya telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi bantuan pemerintah hingga hasil panen agar tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polri juga telah melakukan rekrutmen 593 personel Bintara Kompetensi Khusus, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Jenderal Sigit juga mengatakan Polri bersama Kementan dan kelompok tani mendorong penanaman jagung di sejumlah wilayah.
Selain itu, lanjut Jenderal Sigit, Polri juga mengembangkan inovasi bibit unggul, pupuk, dan aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Polri turut memberikan bantuan Alsintan dan pendampingan teknis pada seluruh tahapan budidaya jagung, membangun 18 gudang Pangan Polri, hingga menginisiasi kolaborasi untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga ke hilir dengan menjadikan Koperasi sebagai garda terdepan.
"Tentunya, upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, namun juga memperkuat posisi tawar petani, serta menjamin penyerapan sesuai standar harga pemerintah," kata Kapolri.
Hingga Oktober 2025, kelompok tani binaan Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan telah menanam jagung di lahan seluas total 559.703,26 hektare. Sementara itu, hasil panen jagung dari petani yang dibina mencapai 2.835.173,07 ton.
Gugus Tugas Polri menargetkan jumlah panen hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton. Kemudian dari hasil pembaruan data Polri dan jajaran hingga 14 Oktober 2025, tercatat total serapan Bulog pada jagung yang dihasilkan petani binaan Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan sebesar 88.385 Ton.
Untuk diketahui pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II , Presiden Prabowo Subianto juga memimpin langsung kegiatan tersebut di Dusun Kandasan, Desa Bange, Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar). Presiden turut melepas ekspor jagung hasil panen ke Malaysia.
Polri bersama Kementan bersinergi dalam mewujudkan swasembada jagung nasional. Polri melalui gugus tugas ketahanan pangan akan membantu Kementan dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional melalui program tanam jagung serentak 2025.
Apresiasi Komisi IV DPR ke TNI-Polri
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada TNI-Polri atas kerja-kerja dukungan untuk sektor pertanian dalam negeri. Titiek menyebutkan TNI dan Polri bersinergi serta memberikan dukungan konkret untuk sektor pertanian dalam negeri.
"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas sinergi dan dukungan konkret yang selama ini diberikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas padi dan jagung," kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Titiek menyatakan kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dia memberikan catatan penting mengenai kerja sama untuk mencapai target swasembada pangan.
"Kolaborasi lintas sektor seperti pendampingan petani, fasilitas kegiatan lapangan, serta pengamanan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional," kata Titiek.
Titiek menyatakan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, yakni pemerintah, pelaku usaha hingga petani, harus bekerja sama untuk mencapai target swasembada pangan.
"Namun demikian, perlu kami tekankan bahwa upaya menuju swasembada tidak dapat tergantung pada satu pihak saja. Keberhasilannya menuntut kerja bersama seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha, hingga para petani di lapangan," imbuh politikus Partai Gerindra itu.
"Kunci untuk mencapai target swasembada yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," imbuh dia.
(knv/fjp)
