Wakil Ketua PDIP DKI Bantah Terlibat Mahar Cawagub

Wakil Ketua PDIP DKI Bantah Terlibat Mahar Cawagub

- detikNews
Senin, 27 Agu 2007 16:37 WIB
Jakarta - Komite Disiplin bentukan DPP PDIP kembali mengusut dugaan mahar cawagub yang melibatkan sejumlah pengurus PDIP DKI Jakarta. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Audi I Z Tambunan membantah tudingan terlibat dalam masus money politics tersebut."Saya tidak pernah terima sesen pun uang dari siapa pun juga, baik Slamet Kirbiantoro, Djasri Marin maupun lainnya," ujar Audi kepada detikcom, Senin (27/8/2007).Audi mengatakan, tudingan keterlibatannya dalam kasus mahar cawagub tidak berdasar. Sebab menurutnya, seluruh pengurus PDIP DKI telah menerima arahan agar pelaksanaan pilkada berjalan bersih. Audi mempersoalkan pernyataan salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, AP Batubara, yang menyatakan telah mengajukan surat pemecatan terhadap sejumlah pengurus PDIP DKI kepada Ketua Umum Megawati."Saya menyesalkan pernyataan salah seorang anggota Deperpu yang katanya mengusulkan surat pemecatan saya ke ketua umum. Sampai sekarang tidak ada surat pemecatan. Saya tidak tahu, ada motif apa ini?" sesal Audi.Audi mengatakan telah meminta DPP agar melakukan klarifikasi atas pemberitaan yang menyudutkan diri dan partainya. Karena dengan munculnya isu tercebut, bukan saja dirinya tapi citra PDIP sebagai partai politik menjadi tercoreng."Saya sudah komunikasi ke Sekjen (Pramono Anung) agar DPP dapat klarifikasi. Karena banyak yang bertanya-tanya di bawah. Ini tidak baik buat PDIP," pungkasnya.Sebelumnya, AP Batubara menyatakan telah mengajukan surat pemecatan terhadap dua orang pengurus PDIP DKI kepada Megawati terkait kasus mahar cawagub. Kedua orang tersebut adalah Ketua PDIP DKI Agung Imam Sumanto dan Audi IZ Tambunan.Kasus money politics ini menerpa PDIP DKI saat pelaksanaan pilkada beberapa waktu lalu. Saat itu, balongub Sarwono Kusumaatmadja dan Agum Gumelar, serta balon wagub Djasri Marin dan Slamet Kirbiantoro (Kirbi) dijanjikan lolos seleksi cagub cawagub dengan syarat menyetorkan uang hingga miliaran rupiah oleh partai politik. Kasus tersebut terungkap setelah Kirbi membongkar praktek money politics tersebut pasca terpilihnya Prijanto menjadi duet Fauzi Bowo dari Koalisi Jakarta. Sedangkan Prijanto sendiri tidak mengikuti proses seleksi pencalonan seperti yang diikuti balon lainnya. (rmd/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads