.webp)
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan penempatan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Bank Jakarta telah dikucurkan sebesar Rp 1 triliun. Pemprov Jakarta mengatakan dana dari Kemenkeu itu telah diserap seluruhnya.
"Penempatan dana dari pemerintah pusat yang ke Himbara untuk Bank Jakarta, kita mendapat Rp 1 triliun. Rp 1 triliun ini kemungkinan ini awal, karena sambil melihat kemampuan kita menyerap," kata Prastowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Prastowo menjelaskan pencairan penempatan dana ke bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov DKI ini telah berlangsung sejak dua pekan lalu. Dia memastikan dana tersebut telah terserap sepenuhnya untuk penyaluran kredit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejauh laporan yang kami terima kemarin dari Dirut Bank Jakarta, itu sudah terserap 100 persen untuk BUMD (lain) dan UMKM," ujarnya.
Di sisi lain, penempatan dana dari Kemenkeu tak berhenti sampai di sini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap akan mengucurkan dana hingga Rp 10 triliun untuk Bank Jakarta.
"Kami sudah melaporkan ke Kementerian Keuangan. Nanti kita tunggu dari Kementerian Keuangan. Tapi mestinya kalau penyerapan bagus, kita juga bisa untuk mendapat tambahan. Kita ikut pusat saja," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan ada 15 Provinsi yang dana daerahnya mengendap di bank, salah satunya DKI Jakarta sejumlah Rp 14,6 triliun. Hal itu pun dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pramono menegaskan informasi tersebut betul. Dia mengatakan dana milik Pemprov Jakarta yang disebut Purbaya mengendap itu akan dipakai untuk membayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar," kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Pramono menuturkan, Pemprov DKI juga telah meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung percepatan belanja daerah pada akhir tahun. Ia memastikan dana yang tersimpan saat ini bukan idle fund atau dana menganggur, melainkan bagian dari perencanaan kas daerah.
"Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, 'tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,' karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya," tegasnya.
Lihat juga Video: Pemerintah Siap Kucurkan Dana Rp 5 T untuk Subsidi Kendaraan Listrik
