Wakalemdiklat Pastikan Polri Terus Berbenah: Kepercayaan Publik yang Utama

Wakalemdiklat Polri, Irjen Achmad Kartiko, memastikan Polri terus berbenah mendengar masukan masyarakat. Komitmen itu dilakukan untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Hal itu disampaikan Kartiko membacakan saat sambutan Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo, dalam Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas). Dialog tersebut mengusung tema 'Transformasi Polri Antara Citra dan Realita'.

Kartiko menyatakan Polri terus berupaya terus menghadirkan kebaikan dan melakukan perbaikan. Namun dia tak memungkiri masih ada kekurangan di tubuh Korps Bhayangkara.

"Upaya transformasi yang dilakukan oleh Polri telah berlangsung sejak era Reformasi hingga hari ini, dalam berbagai bentuk pembenahan dan perubahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan," kata Kartiko dalam Dialog digelar di Auditorium Mutiara, STIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

"Namun kami mengakui Polri masih memiliki banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan selama menjalankan tugas," sambungnya.

Dia menyebut, pada dunia modern saat ini, Korps Bhayangkara turut menghadapi perubahan yang cepat dan penuh ketidakpastian. Kartiko menyebut kerusuhan akhir Agustus lalu menjadi salah satu momen Polri untuk melakukan refleksi.

"Belajar dari rentetan peristiwa tersebut, kami sadar bahwa Polri harus peka terhadap perubahan sosial yang terjadi, lebih terbuka terhadap kritik, dan responsif terhadap aspirasi publik, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas," tutur Kartiko.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Polri mencanangkan akselerasi transformasi. Program ini dirumuskan secara terukur, berbasis data, serta berorientasi pada permasalahan riil di lapangan.

"Dari berbagai program yang dijalankan, ada dua fokus utama yang menjadi prioritas saat ini, yaitu merubah wajah pelayanan publik Polri melalui optimalisasi Pamapta (Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Masyarakat Terpadu), SPKT dan hotline 110. Serta peningkatan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat melalui patroli dialogis dan optimalisasi community policing," jelas dia.

Mantan Kapolda Aceh itu mengatakan peristiwa kerusuhan akhir Agustus mengakibatkan penurunan legitimasi publik terhadap Korps Bhayangkara. Namun, setelah kejadian itu, Polri langsung melakukan evaluasi dan terus berbenah.

"Prahara Agustus memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya legitimasi publik kepada Polri. Hasil survei Litbang Kompas pada bulan September menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Polri berada pada angka 42,1 persen, sedangkan citra positif Polri tercatat sebesar 44,5 persen," paparnya.

Namun, setelah implementasi program Quick Wins pada Oktober, survei terbaru mencatat kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Polri menjadi 65 persen. Sedangkan citra positif terhadap Polri meningkat hingga menjadi 64,4 persen

"Kenaikan ini memberikan pesan bahwa perubahan yang dilakukan bukan hanya sebuah konsep, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucap Kartiko.

Dia menerangkan Polri terus melakukan pemetaan masalah secara berkala. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi adalah modal utama dalam melaksanakan tugas.

"Pemetaan masalah melalui survei secara berkala dilakukan karena Polri memahami bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam melaksanakan tugas. Di era post-truth, kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan narasi, tetapi harus dibangun dengan tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," terangnya.

Di sisi lain, Kartiko berharap masyarakat bisa memahami paradoks dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Di mana polisi wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik pada masyarakat. Tetapi di sisi lain, harus menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan.

"Dua tuntutan dalam pelaksanaan tugas ini sering menghasilkan persepsi yang berbeda di mata publik. Terutama ketika penegakan hukum menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat," imbuh Kartiko.

"Dalam realitas tersebut, diharapkan dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat secara objektif," pungkasnya.