Advokat Perempuan RI Desak Sahkan RKUHAP: Perkuat Kepastian Hukum

Advokat Perempuan Indonesia (API) mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Advokat Perempuan Indonesia menilai RUU KUHAP akan memperkuat posisi tersangka dan peran advokat sebagai penegak hukum.

"Meminta kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU KUHAP. RUU KUHAP diyakini sebagai instrumen penting untuk menjamin due process of law, memperkuat posisi tersangka dan terdakwa, serta menegaskan peran advokat sebagai penegak hukum," ujar Juru Bicara Advokat Perempuan Indonesia Sutra Dewi kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Sutra mendukung penuh substansi RUU KUHAP. Dia berharap negara dapat memastikan perlindungan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi dengan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, transparan dan berkeadilan gender.

"Dengan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan gender, negara dapat memastikan perlindungan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi," ujarnya.

Sutra mengaskan pihaknya juga mendukug penguatan substansi RUU KUHAP antara lain hak tersangka, saksi dan korban. Tak hanya itu, dia juga mendukung penegasan advokat sebagai penegak hukum hingga jaminan pendampingan hukum di tahap pemeriksaan.

"API mendukung penuh penguatan substansi RUU KUHAP, antara lain penguatan hak tersangka, saksi, dan korban, Penegasan advokat sebagai penegak hukum, Jaminan pendampingan hukum di setiap tahap pemeriksaan, Hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesi," katanya.

"Penguatan mekanisme praperadilan dan perlindungan dari upaya paksa yang sewenang-wenang, mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, transparansi pemeriksaan melalui rekaman CCTV, serta Perlindungan khusus bagi perempuan dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum," imbuhnya.

Advokat Perempuan Indonesia meminta DPR segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU KUHAP. Sutra menegaskan pengesahan KUHAP akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum

"API meminta DPR RI untuk menuntaskan pembahasan dan segera mengesahkan RUU KUHAP. Pengesahan KUHAP akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan yang lebih adil bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Tonton juga video "Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat RKUHAP Dibawa ke Paripurna"