.webp)
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjadi pembicara utama dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion. Dalam forum tersebut, Eddy menyampaikan kesiapan Indonesia dalam memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.
"Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa-hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Pada forum yang digelar Swaniti Initiative di sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil tersebut, Eddy menjelaskan visi Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Visi Presiden Prabowo sangat jelas: mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, dan mencapai net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai tonggak penting perjalanan transisi energi Indonesia.
"RUPTL hijau ini akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin hingga penyimpanan baterai. Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun," jelasnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan disamping transisi energi, Indonesia memiliki target penurunan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim. Menurutnya, langkah ini akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.
"Selama ini, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kita akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional. Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi," ucapnya.
Pada kesempatan ini, Eddy pun menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.
"MPR berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060. Kami juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan," ungkapnya.
Eddy juga menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.
"Kita menyaksikan transformasi besar: dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata. Filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil," tuturnya.
Ia menambahkan, Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC.
"Dengan adanya Peraturan Presiden 110/2025, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya," tegasnya.
Di akhir paparannya, Eddy menegaskan langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.
"Kita harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional. Ini bukan hanya soal emisi, tapi tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional," ujarnya.
"Kita juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara. Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia," pungkasnya.
Simak Video 'Ketua DPD Sebut Indonesia Bergerak Bersama Tangani Perubahan Iklim':
(anl/ega)
