.webp)
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker) pada Plenary Investment Forum dalam rangkaian Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brasil.
Di hadapan para peserta, delegasi, dan industrialis dari negara-negara maju, Sultan tampil sebagai delegasi Indonesia untuk memperkenalkan gagasan 'Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia's Path to Sustainable Transformation.' Gagasan Green Democracy yang disampaikan Sultan mendapat respons positif dan disambut baik oleh seluruh delegasi yang hadir pada forum investasi tersebut.
"Komitmen Indonesia dalam mencapai kesempatan Paris telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (Green Policy) baik melalui Undang-undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) nomor 110 tahun 2025 Tentang Nilai Ekonomi Karbon," ujar Sultan, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga senat yang mewakili kepentingan daerah di Indonesia telah mengajukan sejumlah regulasi penting, yaitu RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
"Berbagai kebijakan yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto seperti alokasi Dana konservasi serta Rancangan Undang-undang terkait iklim Dan masyarakat Adat yang kami ajukan Ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau," tegasnya.
Melalui Investment Forum ini, Sultan mengakui bahwa Kehadirannya adalah bentuk dukungan atas misi diplomasi iklim Pemerintahan Presiden Prabowo.
"Indonesia ingin menjalin kerjasama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energy kepada industrialis gobal dengan pendekatan kolaborasi yang berbasis keadilan Dan integritas," ujarnya.
"Indonesia adalah Negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga Dunia Dan menjadi rumah bagi jutaan hektar bagi ekosistem mangrove, terluas di Dunia. Demikian juga potensi sumber energy baru terbarukan yang tak terhingga nilai ekonominya," tambahnya.
Ia menyampaikan bahwa dalam tiga dekade terakhir, suhu bumi justru meningkat drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya dekarbonisasi harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu transisi energi dan pengembangan industri carbon capture.
"UNDP Global Climate Report 2024 secara objektif mengungkapkan 70% kebijakan iklim gagal. Bukan karena kita kekurangan dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya coherence dan integrasi politik," ungkapnya.
Sultan menambahkan melalui gagasan Green Democracy, pihaknya ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Green Democracy kini berkembang sebagai gerakan politik yang mendorong pendidikan politik hijau bagi generasi muda secara masif di Indonesia.
"Paradigma "Green Democracy" berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia Dan global yang menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik dan Keadilan ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan komitmen terhadap aksi iklim global sangat bergantung pada institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Ia juga mengapresiasi kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo melalui Asta Cita, yang dinilainya sejalan dengan upaya memperkuat agenda aksi iklim nasional.
"Namun Dari Belem Brazil kami ingin menegaskan bahwa mulai saat ini aksi iklim juga akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. DPD RI akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis di depan depan," tutupnya.
Usai menyampaikan pidato selama 13 menit, sejumlah delegasi negara sahabat menyampaikan apresiasi kepada Sultan atas gagasan Green Democracy yang dinilai sangat relevan dengan agenda ketahanan iklim global.
Tonton juga Video Pengaman Ketat di Lokasi COP30 Usai Demo Ricuh
