.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pesantren memiliki tiga fungsi utama, antara lain pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu ada peningkatan status, kewenangan dan anggaran.
"Kalau hanya fungsi pendidikan, cukup dikelola oleh Direktorat Pendidikan Islam. Namun karena pesantren juga memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam UU Pesantren, maka perlu ada peningkatan status, kewenangan dan anggaran dari sebelumnya (Direktur) yakni Direktorat Jenderal Pesantren," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).
Hal ini dia ungkapkan dalam ggenda yang bertajuk 'Mengokohkan Peran Dakwah Pesantren melalui Penguatan Organisasi dan Program, Menjemput Indonesia Emas 2045' yang diselenggarakan MPR RI bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) An-Nuaimy di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
HNW menjelaskan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama telah disetujui Presiden menjelang peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Ia berharap lembaga baru ini tidak tumpang tindih dengan Direktorat Pendidikan Islam, serta dapat memperkuat peran pesantren, bukan justru mengontrol secara berlebihan yang memperkeruh dunia Pesantren.
Selain itu, Dirjen Pesantren diharapkan memperjuangkan hak-hak pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pesantren, termasuk pengelolaan dana abadi pesantren, serta memastikan perlakuan adil terhadap seluruh jenis pesantren yang diakui oleh UU Pesantren yaitu pesantren tradisional (salafiyah), modern (mu'adalah), dan terpadu.
"Kita pernah menolak rencana revisi Undang-Undang Pesantren karena hanya mengakui satu jenis pesantren. Padahal realitas di lapangan Pesantren sangat beragam, dan semuanya berkontribusi penting bagi bangsa," jelas HNW.
Menurutnya, tema diskusi kali ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Pesantren yang menempatkan fungsi dakwah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan pesantren. Dalam konteks dakwah, pesantren juga memiliki peran pembinaan masyarakat dan penguatan karakter.
HNW menambahkan hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama tentang Kurikulum Pesantren Ramah Anak, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Namun, ia menegaskan bahwa 'ramah' bukan berarti tanpa kedisiplinan.
"Pesantren justru unggul karena disiplin dan pembinaan akhlak melalui keteladanan para kiai dan ustaz," katanya.
HNW menyoroti berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan sebagai pelajaran penting agar pesantren terus memperkuat fungsi pendampingan psikologis dan pembinaan moral. Ia juga mengingatkan pesantren memiliki peran historis dalam perjuangan bangsa.
"Sejak masa perumusan BPUPK, tokoh-tokoh dari NU, Muhammadiyah, dan PUI, bahkan yang dari Partai2 Islam seperti Sarekat Islam, Penyadar, Partai Islam Indonesia, Masyumi, semua para Kyai dan Santri yang berakar dari pesantren, dan mereka masing2 telah berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia," tutur HNW.
Peran pesantren juga tampak dalam berbagai momentum penting. Tercermin pada peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, Amanat Jihad 1946, hingga Perjuangan PDRI dan pengembalian Indonesia menjadi NKRI yang dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir, tokoh dari Partai Islam Masyumi.
"Karena itu, santri masa kini harus ikut mempersiapkan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan," tegasnya.
Diakhir paparannya, HNW menegaskan bahwa jika ingin melihat nasib sebuah bangsa 20 tahun mendatang, lihatlah apa yang dikerjakan bangsanya 20 tahun sebelumnya.
"Karenanya apa yang kita lakukan hari ini, termasuk memperkuat peran pesantren, akan menentukan seperti apa wajah Indonesia tahun 2045," tandasnya.
Simak juga Video: Alasan Prabowo Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren
