DPD Minta SBY Kaji UN

Jakarta - Kebijakan ujian nasional (UN) menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemerintah diminta mengkaji UN karena dinilai bertentangan dengan makna pendidikan.Permintaan itu disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam sidang paripurna khusus DPD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007).Menurut Ginandjar dalam pidatonya, DPD dapat memahami UN untuk mengukur kualitas dan standar pendidikan di Indonesia, namun jika UN dijadikan satu-satunya penentu kelulusan, bisa dinilai bertentangan dengan makna pendidikan sebagai suatu proses pematangan pribadi."Kami mengharapkan pemerintah meninjau kembali kebijakan UN tersebut," kata dia.Selain soal UN, Ginandjar juga menyinggung perlunya efektivitas peningkatan pembangunan di daerah.Sebab tanpa ada konsolidasi dan kesamaan visi membangun antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. (umi/sss)