.webp)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berdialog dengan perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna mewujudkan data yang akurat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dengan provinsi, kabupaten dan kota," ujar Gus Ipul di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Gus Ipul mengungkapkan Jawa Barat dipilih menjadi lokasi Rapat Koordinasi karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Karenanya diperlukan penguatan kerja sama secara berkelanjutan, terutama menyangkut urusan data. Menurutnya, data sangatlah penting untuk menentukan pemberian intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data inilah yang paling krusial, data inilah yang menentukan. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depannya," jelasnya.
Meski jumlah penduduk dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat cukup besar, Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang bertekad kuat untuk membenahi data untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai upaya perbaikan tersebut, seluruh perwakilan yang hadir membahas konsolidasi data, mulai dari perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur, dan juga penataan Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementata Kementerian Sosial bertugas membantu pemutakhiran. Kementerian Sosial pun memberikan berbagai opsi pemutakhiran baik secara formal berjwnjanh dari RT/RW hingga ke pusat, maupun partisipasi aktif masyarakat.
Masyarakat bisa berperan dalam pemutakhiran dengan berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG ataupun menyampaikan keluhan secara langsung kepada Command Center Kementerian Sosial di nomor telefon (021) 171.
"Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi," kata Gus Ipul.
Tak cukup di situ, Gus Ipul juga akan mengerakkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa-desa bisa membantu pemutakhiran dan meningkatkan Kesejahteraan warga. Petugas puskesos akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat selanjutnya.
"Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, mulai dari Isaiah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, merasa belum dapat bansos, bisa nanti lewat Puskesos-puskesos itu," imbuhnya.
Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Sosial untuk pembenahan dan pemutakhiran data. Menurutnya, basis data yang bagus akan berdampak untuk menciptakan hasil yang bagus pula.
"Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus dan hasilnya pun bagus.
Kabupaten Kuningan merupakan salah satu area yang merasakan manfaat DTSEN. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin mengungkapkan peningkatan Kesejahteraan warga di Kab. Kuningan usai adanya pergantian penggunaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi penggunaan DTSEN.
"Kuningan saat ini angka kemiskinannya turunnya cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat," pungkasnya.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan guna menyeragamkan persepsi dan langkah menindaklajuti DTSEN. Rapat dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (sekda), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pembangunan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Tonton juga Video: FEKDI x IFSE 2025: Sinergi Menuju Ekonomi Digital Indonesia
