.webp)
Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyebutkan dia merupakan korban dari mafia tanah. Ia meminta semua pihak melawan terhadap praktik pelanggaran tersebut.
"Oh, bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang," kata Jusuf Kalla di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
JK mengatakan praktik mafia tanah bisa terjadi di manapun dan menyasar siapa saja. Jusuf Kalla meminta masyarakat Indonesia melawan praktik mafia tanah itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu praktik itu terjadi di mana-mana dan kita harus lawan bersama-sama. Kalau ndak, ini merupakan suatu masyarakat korban. Termasuk saya, ingin dikorbankan, tapi kita punya apa itu formal yang tidak bisa dibantah," ungkapnya.
Ia mengatakan permasalahan tanahnya di Makassar berangsur mencapai titik terang. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut JK telah menegaskan bahwa tanah yang menjadi polemik itu sah miliknya.
"Kan menteri, Menteri Nusron sudah mengatakan itu yang sah milik saya. Mafia ini harus diberantas. Jadi harus dilawan, kalau dibiarin akan begini akibatnya," ungkapnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sengketa lahan 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum kepemimpinannya di ATR/BPN.
Adapun permasalahan ini melibatkan sejumlah pihak, seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta Mulyono dan Manyombalang Dg Solong.
"Kasus ini bukan produk kebijakan sekarang. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron dalam keterangannya, Minggu (9/11).
Simak juga Video: Menteri ATR/BPN-Kapolri Sepakat Zero Toleransi untuk Mafia Tanah
