Menko Pemberdayaan Manusia sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo Subianto menawarkan kebijakan ekonomi konstitusi sebagai bagian evaluasi sistem nasional. Apa itu ekonomi konstitusi?
Hal itu dikatakan Cak Imin ketika memberi sambutan di acara final musabaqoh qiroatul kutub di kantor DPP PKB, Minggu (9/11/2025). Cak Imin awalnya mengatakan Presiden Prabowo sedang mengevaluasi sistem nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini sistem nasional kita juga sedang dievaluasi oleh Presiden kita. Apa itu? 15 tahun demokrasi berjalan, tapi 15 tahun terakhir kita juga menyaksikan, begitu pasar bebas mengendalikan semua kebijakan," kata Cak Imin.
"Karena itu Presiden menawarkan hal baru yang namanya politik konstitusi, yang namanya ekonomi konstitusi. Kembali kepada rel peran negara dan pemerintah di dalam, hadir agar manusia-manusia Indonesia yang paling terpinggirkan, tidak terus menjadi korban dari persaingan paksa," lanjutnya.
Cak Imin mengatakan kebijakan ekonomi konstitusi sebagai upaya mengembalikan fungsi negara untuk kepentingan rakyat. Cak Imin menilai aturan bukan untuk kepentingan perorangan, kelompok, atau pengusaha.
"Jadi Pasal 33 UUD 1945 terus menerus menjadi arah agar negara benar-benar menggunakan peran dan fungsinya, untuk benar-benar sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha," kata Cak Imin kepada wartawan usai acara.
"Undang-undang juga bukan kepentingan orang per orang, karena misalnya undang-undang ini selama ini hanya berpihak kepada satu wilayah, satu kelompok. Nah dengan ekonomi konstitusi maka pemerintah harus berpihak kepada rakyat yang paling kecil," imbuhnya.
Simak juga Video 'Wamenekraf Sebut Transportasi Publik Jakarta Peringkat 17 Terbaik Dunia':
(sol/rfs)










































