.webp)
Ketua DPRD DKI Khoirudin mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menormalisasi Kali Krukut yang luapannya membuat banjir kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dampak akibat banjir di Kemang harus menjadi perhatian serius.
"Kami menyambut baik inisiatif dari Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memprioritaskan penanganan aliran Kali Krukut sebagai bagian dari upaya mengurangi banjir di wilayah Kemang. Korban genangan dan kemacetan akibat luapan sungai ini harus menjadi perhatian serius," kata Khoirudin kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).
Khoirudin menyarankan ada hal yang harus dilakukan Pemprov DKI dalam waktu dekat. Dia menyebut Pemprov DKI bisa memulai dengan melakukan pengerukan saluran air di sekitar Kali Krukut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengingat normalisasi penuh baru dimulai 2026 dengan pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) sebagai tahap awal, saya mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan segera," ujarnya.
"Pembersihan dan pengerukan sementara aliran sungai serta saluran air masuk di sekitar Kali Krukut-agar pada musim hujan berikutnya, aliran air dapat sedikit lega dan tidak langsung meluap," imbuhnya.
Khoirudin mengatakan Pemprov juga harus memastikan pompa dan sistem deteksi di Kemang berjalan optimal. Dia meminta Pemprov menertibkan bangunan ilegal di badan sungai yang menghambat aliran.
"Sosialisasi dan penertiban bangunan ilegal/bangunan di badan sungai yang menghambat aliran. Karena salah satu penyebab banjir adalah bangunan-bangunan yang berdiri di atas badan sungai yang menyempitkan aliran," ungkapnya.
Khoirudin juga mengatakan Pemprov DKI bisa melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau dan taman resapan di sekitar aliran Kali Krukut. Hal itu katanya, untuk mengurangi aliran permukaan langsung ke sungai.
"Revitalisasi ruang terbuka hijau dan taman peresapan di sekitar aliran Kali Krukut untuk membantu menahan limpasan air hujan dan mengurangi aliran permukaan langsung ke sungai," ujarnya.
Tak hanya itu, kata Khoirudin, Pemprov DKI juga bisa membangun retensi air lokal di wilayah Kemang dan Petogogan. Sistem itu nantinya bisa membuat air hujan tertampung sementara dan bisa dilepas ke sungai.
"Pembangunan sistem "retensi air" lokal di wilayah Hilir yaitu kawasan Kemang & Petogogan yang sering terdampak, agar air hujan bisa tertampung sementara saat puncak hujan dan dilepas secara terkendali ke sungai," ujarnya.
"Penetapan prioritas pemeliharaan berkala bagi sungai-sungai sekunder seperti Krukut - selain fokus ke sungai besar-sehingga respons terhadap banjir bisa lebih cepat," lanjutnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini mengatakan DPRD akan memantau pelaksanaan normalisasi Kali Krukut ini. Kata Khoirudin, DPRD DKI akan meminta laporan berkala dari Pemprov DKI mengenai progres penetapan lokasi hingga pembebasan lahan.
"Sebagai DPRD, kami akan memastikan agar perencanaan dan pelaksanaan normalisasi ini berjalan dengan transparan, tepat waktu, dan melibatkan partisipasi warga yang terdampak. Kami akan meminta laporan berkala dari Pemprov DKI (melalui Dinas SDA) mengenai progres penetapan lokasi, pembebasan lahan, serta pekerjaan fisik normalisasi," ujarnya.
"DPRD juga akan memastikan anggaran terkait tersedia, dan bahwa dampak sosial (relokasi warga terdampak) dikelola dengan adil dan manusiawi," imbuhnya.
Pram Mau Normalisasi Kali Krukut
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menormalisasi Kali Krukut, Jakarta Selatan. Pramono menyebut luapan Kali Krukut bisa menyebabkan banjir sampai ke wilayah Kemang.
"Ini kalau di sini banjir, sampai dengan Kemang Village dan sebagainya, pasti akan terdampak banjir karena airnya tidak bisa turun. Airnya tidak bisa mengalir," kata Pramono setelah meninjau Kali Krukut, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).
Pramono menjelaskan aliran Kali Krukut akan bertemu dengan Kali Mampang. Ia menyampaikan normalisasi Kali Krukut akan membawa dampak cepat yang signifikan terhadap penanganan banjir.
Pembebasan Lahan Dimulai 2026
Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan pembebasan lahan di sekitar Kali Krukut akan dimulai pada 2026. Chico mengatakan proses pembebasan lahan ini dikoordinasikan oleh Dinas SDA DKI dan Kementerian PUPR.
"Bangunan yang berada di badan Kali Krukut akan dibebaskan lahan mulai 2026 melalui proses penlok dan normalisasi bertahap. Tidak dibongkar sekaligus dan dengan pendekatan humanis: dialog, kompensasi layak, dan relokasi jika perlu," kata Chico kepada wartawan, Sabtu (8/11).
Simak juga Video 'Pramono: Bantaran Kali Krukut Sepanjang 1,3 Km Akan Dinormalisasi':
