Indonesia Jadi Anggota Dewan Pemeriksa PBB 2026-2032, Apa Itu?

Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa PBB untuk masa jabatan 2026 hingga 2032. Keputusan ini disampaikan dalam Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB pada 7 November 2025 di New York, Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, yang memimpin delegasi BPK RI dalam Sidang Utama Komite V PBB tersebut menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota UN BoA merupakan sebuah prestasi diplomatik Indonesia yang membanggakan.

"Keberhasilan ini adalah bukti bahwa Indonesia, termasuk BPK RI, memiliki peran aktif yang turut berkontribusi dalam meningkatkan standar dan praktik tata kelola yang baik di tingkat global. Indonesia membuktikan diri sebagai mitra yang kompeten, terpercaya, dan berkontribusi nyata," ujar Budi, seperti dilansir BPK, Sabtu (8/11/2025).

Apa Itu Dewan Pemeriksa PBB (UN BoA)?

Menurut keterangan laman resmi PBB, UN BoA atau Dewan Pemeriksa PBB adalah badan independen yang bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan organisasi dan badan-badan di bawah sistem PBB. Dewan ini dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 74 (I) Tahun 1946.

UN BoA memiliki tiga anggota yang berasal dari lembaga pemeriksa tertinggi (Supreme Audit Institutions/SAIs) negara-negara anggota PBB. Masa jabatan tiap anggota berlangsung selama enam tahun. Laporan hasil audit dari UN BoA kemudian disampaikan kepada Majelis Umum PBB untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana organisasi.

Peran dan Tanggung Jawab Anggota UN BoA

Berdasarkan pedoman yang dijabarkan di situs resmi PBB, anggota Dewan Pemeriksa PBB memiliki tanggung jawab utama dalam menilai apakah laporan keuangan PBB telah disusun secara benar dan sesuai standar akuntansi internasional.

Selain itu, Dewan juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola keuangan di berbagai entitas PBB. Hasil pemeriksaan UN BoA mencakup lembaga-lembaga besar seperti UNICEF, UNDP, WHO, hingga UNHCR.

Dengan menjadi anggota UN BoA, Indonesia akan turut berperan dalam menjaga integritas keuangan lembaga internasional sekaligus memperkuat reputasi BPK sebagai lembaga pemeriksa yang diakui dunia.

Makna Terpilihnya Indonesia dalam UN BoA

Keanggotaan BPK di UN BoA merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan global yang transparan dan akuntabel. Selain itu juga diharapkan memperkuat kerja sama internasional dan memperluas jejaring profesional dengan negara lain.

"Melalui keanggotaan di UN BoA, BPK RI dapat memberikan kontribusi dalam mendorong agenda reformasi PBB melalui perbaikan tata kelola, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program PBB" ujarnya Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dilansir BPK, Sabtu (8/11/2025).

Tonton juga video "Kisah Brigadir Renita, Dari Inovasi Database hingga Jadi Polwan Terbaik PBB"