Payung Hukum Konversi Minah Nol, Pemerintah Terlalu Ambisius

Jakarta - Konversi minyak tanah ke gas ternyata belum dapat lampu hijau dari DPR. Namun pemerintah ngotot jalan sendiri meski persiapan dan payung hukumnya nihil.Karena itu jangan merasa aneh jika saat ini yang terjadi justru kelangkaan minyak tanah."Kita belum setuju, belum ada payungnya. Pemerintah jalan sendiri, sementara persiapan di lapangan tidak matang," cetus Wakil Ketua Komisi VII DPR Sony Keraf kepada detikcom, Rabu (22/8/2007).Padahal dalam UU Migas, imbuh Sony, yang disubsidi BBM-nya bukan gas. "Dan, belum ada keputusan politis apapun. Sementara di lapangan pemerintah memaksa jalan. Padahal suplai kompor gas belum merata," katanya.Belum lagi, kata dia, mengubah kebiasaan dan bahkan kultur dari minyak tanah ke gas, tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tetapi ada proses yang harus dilewati."Bukan sekadar memikirkan persoalan aman tidaknya dan terbiasa dengan minyak tanah, tapi harus dilihat juga problem mengenai kondisi riil masyarakat bawah," ujarnya.Selama ini, kebanyakan warga kelas bawah masih merasa aman memegang uang Rp 10.000. Uang itu bisa mereka gunakan untuk membeli seliter minyak tanah seharga Rp 5.000, dan sisanya untuk makan. Tapi dengan konversi ke gas, jangankan untuk makan, untuk beli gas ukuran 3 kg saja tidak sanggup.Dampak lainnya menyangkut lapangan kerja bagi para pendorong minyak tanah. Jika biasanya mereka berjualan setiap hari, kemungkinan ke depan hanya waktu-waktu tertentu saja."Gas kan tidak setiap hari orang beli, jelas mereka bisa kehilangan lapangan kerja. Belum lagi tukang makanan, mereka harus mendesain gerobaknya untuk kompor gas. Berapa banyak lagi beban yang mereka tanggung," cetus Sony.Pemerintah dinilainya terlalu ambisisus hanya untuk menghemat subsidi, tapi masyarakat kecil yang menjadi korban."Kita bukannya diam saja. Ini selalu kita pertanyakan, tapi pemerintahan ini memang budeg, tidak peduli dengan pengorbanan rakyat kalangan bawah," ujarnya.Sony khawatir jika kondisi ini berlarut-larut, masyarakat akan frustrasi dan berubah anarkis. "Karena itu kita akan panggil menterinya," tandas dia. (umi/asy)