Kelangkaan Minah Tanggung Jawab BPH Migas dan DESDM

Jakarta - Konversi minyak tanah alias minah ke gas dianggap sebagai biang kerok langkanya minyak tanah di berbagai daerah. BPH Migas dan Departemen ESDM dianggap dua institusi yang paling bertanggung jawab."Bukan Pertamina yang harus disalahin, karena urusan distribusi ada di dua institusi itu. Pertamina cuma jualan saja," cetus Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi kepada detikcom, Rabu (22/8/2007).Soal siapa yang berwenang dalam distribusi BBM itu, imbuh Agus, tertuang dalam UU 22 Tahun 2001 dan turunannya, yakni PP tentang migas dam pengaturan usaha hilir migas."Dua institusi ini yang betul-betul harus punya peran untuk memperlancar pendistribusian minyak untuk kalangan yang berhak menerima BBM bersubsidi," ujarnya.Harusnya BPH Migas maupun DESDM memiliki data lengkap mengenai orang-orang yang berhak menerima BBM bersubsidi itu.Soal data ini, DPR sebetulnya sudah mendesak agar segera dibuat, sehingga pola pendistribusian bisa tepat sasaran, baik dari sisi jumlah dan waktu yang diperlukan."Nyatanya belum ada, padahal dana yang dikeluarkan sudah miliaran. DPR sudah lama mendesak, bahkan sejak saya masih jadi anggota DPR periode 1999-2004," kata Agus.Pada dasarnya, imbuh Agus, program konversi merupakan program yang bagus karena elpiji jauh lebih ekonomis dan bisa menurunkan subsidi."Tapi tidak seharusnya terjadi kelangkaan. Harusnya distribusi bisa dijaga sesuai aturan. Harusnya distribusi tertutup, tidak terbuka seperti sekarang, sehingga akhirnya terjadi penyalahgunaan. Yang tidak berhak ikut menikmati," tandas dia.Jadi, imbuhnya, salah jika tudingan dialamatkan ke Pertamina. Karena BUMN itu sudah memenuhi kewajiban untuk lakukan public service obligation."Untuk mengatasi ini, tegakkan saja law enforcement. Yang tidak berhak bisa dikenakan sanksi, ada itu aturannya. Jangan maunya konversi ke gas, eh malah ke kayu bakar. Cepat bikin pendataan," ujarnya. (umi/sss)