.webp)
KPK menggeledah rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid terkait kasus dugaan pemerasan. KPK juga menggeledah rumah tersangka lain, Dani M Nursalam (DMN) selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M Arief Setiawan (MAS).
"Hari ini, penyidik melanjutkan penggeledahannya di rumah Tersangka MAS dan DAN," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rumah dinas Abdul Wahid digeledah hari ini. KPK menyita barang bukti dokumen hingga CCTV dalam penggeledahan tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid dari kenaikan anggaran di UPT yang ada di bawah Dinas PUPR Riau. Fee tersebut berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai 'jatah preman' tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.
KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Para tersangka dalam kasus ini disangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal huruf f dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Simak juga Video Kode di Balik Kasus Gubernur Riau: Jatah Preman hingga 7 Batang
