.webp)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop. Dia mengungkap ada pihak-pihak yang memiliki production house (PH) atau rumah produksi film, sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop.
Hal itu diungkap Lamhot saat rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Dirinya menilai praktik itu tidak sehat bagi industri film.
"Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar," kata Lamhot dalam rapat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lamhot juga mengungkap data 60 persen film nasional ditayangkan hanya di bioskop besar. Sebanyak 60 persen film itu juga hanya berasal dari PH tertentu.
"Pertama begini, saat ini kami mendapatkan data 60 persen film nasional itu hanya dirilis di bioskop-bioskop besar, dan yang 60 persen ini hanya berasal dari PH-PH tertentu, kan begitu," ujar dia.
"60 persen, nah, hanya dari 2 nggak sampai 3 PH lah, nah kenapa?" tambahnya.
Menteri Ekraf Teuku Riefky menyampaikan mendukung adanya perbaikan untuk perkembangan industri film ke depannya. Pihaknya bersama asosiasi juga siap memberikan data terkait kondisi perfilman Indonesia.
"Tentunya harapannya ada solusi konkret dari kita semua untuk mendukung perkembangan industri perfilman Indonesia," kata dia.
Pihaknya juga terus menjalankan program untuk mendukung industri film di Indonesia.
"Tadi juga ada yang menanyakan program-program kementerian yang kaitannya mendukung industri film Indonesia itu ada," imbuhnya.
Tonton juga Video JAFF 2025 Bakal Hadirkan 227 Film dari 43 Negara
